JAKARTA - Dukungan pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Tak terkecuali PT PLN (Persero), yang optimis mobil listrik akan menghadirkan banyak manfaat bagi Indonesia.
Hanya saja, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menilai, pemerintah harus membuat kebijakan tambahan untuk dapat mengakselerasi ekosistem mobil listrik sehingga dapat diterima masyarakat lebih luas. Salah satunya memberikan kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional.
"Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus. Tetapi ada dua pajak lain, PPN dan PPH yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik," ujarnya dalam diskusi Kompas 100 CEO Forum 2021 di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Bagi PLN, transisi sektor otomotif ke energi listrik bukan hanya meningkatkan demand listrik di saat kondisi suplai listrik mengalami surplus saja. Mobil listrik juga terbukti lebih unggul dibandingkan dengan mobil konvensional untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau dan cerah di masa depan.
"Mobil listrik emisi karbonnya hanya 50 persen dibandingkan dengan mobil konvensional, meskipun listriknya berasal dari PLTU. Mobil listrik emisinya rendah dan juga bahan bakarnya tidak impor. Ini dua hal yang akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan," tegas Zulkifli.
Di samping itu, pada uji jalan mobil listrik yang dilakukan langsung oleh jajaran direksi PLN beberapa waktu lalu juga membuktikan penghematan yang bisa didapat masyarakat dengan menggunakan mobil listrik.
Pada uji jalan tersebut, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp 10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer (km). Jika dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk jarak tempuh yang sama, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp 60.000 dengan asumsi harga BBM, Rp 9.000 per liter.
Dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban Current Account Deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Terlebih saat ini PLN memiliki cadangan daya atau reserve margin mencapai 35 persen.
"Dengan reserve margin yang begitu tinggi, mobil listrik mungkin bisa membantu dari sisi current account deficit," ucapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mendorong sektor transportasi untuk berpindah dari kendaraan berbasis fosil menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Airlangga mengakui jika mobil listrik yang memiliki harga jual lebih tinggi 30 persen dari harga mobil konvensional menjadi tantangan tersendiri.
"Memang dari seri harga EV (Electric Vehicle) memang lebih mahal 30-40 persen dibandingkan mobil ICE (Internal Combustion Engine)," ucapnya.
Di sisi lain, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga mendorong agar kendaraan yang beredar di Indonesia sebisa mungkin harus ramah lingkungan atau memiliki emisi rendah. Selain KBLBB, pemerintah juga masih melihat perkembangan teknologi kendaraan berbasis energi hidrogen.
"Sehingga teknologi itu bukan sesuatu yang statis. Karena ke depan teknologi akan terus berkembang," pungkasnya. (mra/pro35)
