BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

ADVERTORIAL

Selasa, 26 Oktober 2021 10:50
Tahun Ini Pemkab Belum Bisa Pembayaran Lahan SMK 3
Hendrawan Putra.

TANA PASER - Hasil konsultasi Pemkab Paser ke ahli hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta bersama DPRD Paser terkait pembayaran lahan SMK 3 Tanah Grogot, nampaknya berujung pada penundaan pembayaran tahun ini. Berdasarkan penuturan ketua komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra yang turut hadir, dia menyebut hasil legal opinion di UGM memberikan opsi perubahan nomenklatur pembayaran di anggaran.

"Dari awalnya belanja modal, itu harus dirubah dan jika dirubah maka pembayaran harus tahun depan," kata Hendrawan, Selasa (26/10). Belanja modal atau pun hibah, tidak sarankan oleh para ahli hukum UGM. Sehingga tinggal kebijakan Pemkab Paser, apakah seperti semula opsinya membayar di tahun ini di APBD Perubahan 2021, atau di rapel pada 2022 mendatang.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Negeri Paser telah memberikan jawaban. Dimana harus dibayarkan secepatnya agar menjaga marwah dan harkat martabat Pemkab Paser. Diketahui keputusan itu telah inkrah. 

DPRD saat menantikan pembahasan lanjutan, mengingat akhir November mendatang direncanakan pengesahan APBD Murni tahun anggaran 2022. Nilai yang harus dibayarkan ialah Rp 16.230.500.000. Pada APBD Perubahan 2021 ini telah disiapkan Rp 5,5 miliar di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Paser.

"Yang jelas lahan itu tetap dibayarkan, tinggal menunggu keputusan Pemkab mengambil opsi yang mana," kata politikus Partai Demokrat itu.

Kabid Pertanahan DPKPP Paser Fachruddin Cholik mengatakan Pemkab masih mengirim data yang kurang dibutuhkan oleh UGM. Sehingga belum ada keputusan final untuk legal opinion yang diberikan. 

"Jika data sudah kita kirim dan mereka selesai analisis, kami tinggal menunggu hasilnya. Apakah ada keputusan final atau ada forum pertemuan lagi," kata Cholik. Dia pun memprediksi pembayaran lahan tidak akan sempat di APBD Perubahan 2021 ini, sehingga harus dibayarkan di tahun 2022.

Sebelumnya skema awal tahun pertama pada 2021 ini akan dibayarkan Rp 5,5 miliar oleh Pemkab, lalu ditambah APBD Perubahan Rp 2,2 miliar. Begitu juga di tahun berikutnya diharapkan sama, dan terakhir sisanya pada 2023. Setelah konsultasi ke Kejaksaan Negeri, daerah juga sudah mantap akan segera membayarkan lahan tersebut karena sudah ada lampu hijau dari korps Adhyaksa.

Taksiran nilai jual objek pajak (NJOP) lahan 12.000 meter persegi atau kurang dari 3 hektare itu ditetapkan senilai Rp 12 miliar. Ditambah Rp 4,2 miliar dendanya.

Nilai tersebut dianggap sudah lumayan, dari nilai denda yang diinginkan ahli waris sebelumnya jauh lebih besar. Angkanya lebih dari Rp 20 miliar totalnya. (adv/jib)


BACA JUGA

Sabtu, 27 November 2021 09:48

Musda Pramuka Kaltim di Kutim Diapresiasi Gubernur

SANGATTA – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur…

Jumat, 26 November 2021 20:57

Kolaborasi PLN dan UMB, Capai 10 Ribu Downloader

TANJUNG REDEB — PLN Berau, yang telah bekerjasama dengan Universitas…

Jumat, 26 November 2021 20:55

Terus Masifkan Penggunaan PLN Mobile

BALIKPAPAN- Melanjutkan gelaran program “Road to Setengah Juta Downloader PLN…

Jumat, 26 November 2021 20:41
PLN UP2B KALIMANTAN

Upgrade Skill dengan DTS untuk Menjaga Keandalan Listrik Bagi Konsumen PLN

  Catatan;  Oleh : Jenedi Abdilah, Supervisor Operasi Sistem 1 …

Jumat, 26 November 2021 20:39

Kadivpas Lakukan Penguatan di Balikpapan, Jumadi: Keamanan yang Baik Maka Pembinaan Berjalan Lancar

Balikpapan - Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kementerian Hukum dan Hak…

Jumat, 26 November 2021 18:43

Pansus Aset Dorong Pengembang Serahkan Lahan PSU

BALIKPAPAN – Mengatasi kebutuhan fasilitas sekolah di Kota Beriman, Pemkot…

Jumat, 26 November 2021 18:41

Paripurna Bahas Usulan 21 Raperda pada 2022

BALIKPAPAN - Pembahasan penetapan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2022…

Jumat, 26 November 2021 18:40

Ketua DPRD Balikpapan Peringati Hari Pahlawan: Jangan Sia-siakan Perjuangan

BALIKPAPAN - Momen 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Seperti…

Jumat, 26 November 2021 18:38

Kriteria Penerima BPJS Gratis Harus Jelas

BALIKPAPAN – Penyusunan rancangan APBD 2022 terus dikebut menjelang akhir…

Jumat, 26 November 2021 18:37

Pansus Aset Pertanyakan Fasum dan Fasos Perumahan

BALIKPAPAN – Masa kerja Pansus Penyelamatan Aset diperpanjang hingga Januari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers