BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN | ROAD TO 2024

ADVERTORIAL

Sabtu, 25 September 2021 11:34
Pembahasan APBD Perubahan Terancam Tak Tepat Waku, Hartono: Kami Sudah Bersurat Tiga Kali

PENAJAM-Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan di Kabupaten PPU terancam tak tepat waktu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten PPU Hartono Basuki mengatakan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2021 efektifnya disepakati sebelum 31 September.

Namun faktanya, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 tersebut. “Kalau draf KUA-PPAS APBD Perubahan segera disampaikan sebelum 31 September, kami perkirakan masih sempat,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Memang, diakui Hartono, efeftifnya draf KUA-PPAS APBD Perubahan sudah diserahkan ke legislatif pertengahan Agustus lalu. “Iya efektifnya kalau sesuai aturan memang pertengahan Agustus sudah masuk,” lanjut dia.

Di sisi lain, Hartono mencoba memahami kesibukan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga membikin pembahasan terlambat. Kendati demikian, semestinya pembahasan APBD Perubahan lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan tersebut bisa tepat waktu, supaya tata kelola keuangan pemerintah kabupaten sesuai aturan perundangan.

Bahkan, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara disebut Hartono sudah bersurat kepada pemerintah kabupaten menyangkut pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 ini.

Tak hanya sekali, DPRD bahkan sudah tiga kali melayangkan surat kepada Bupati PPU. Yang terakhir, surat ditembuskan kepada Gubernur Kaltim. “Sesuai prosedur memang begitu, pemerintah provinsi harus tahu historisnya," jelas Hartono. 

Penyusunan APBD Perubahan 2021 kata Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi, akan segara dibicarakan dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan Banggar (badan anggaran).

Kesibukan pemerintah kabupaten menangani mewabahnya virus corona menurut dia, kemungkinan APBD Perubahan 2021 tidak akan dilaksanakan. (Adv/hul)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 07 Februari 2023 18:29

IKN Tingkatkan Penjualan, Safina Quilt Kembangkan Bisnis UMKM

BALIKPAPAN - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim…

Selasa, 07 Februari 2023 17:56

DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Sambut HUT ke-126 Kota Balikpapan

BALIKPAPAN – Dalam momen peringatan HUT ke-126 Balikpapan, DPRD Balikpapan…

Selasa, 07 Februari 2023 06:37

Pansus Kejar PSU, Pengembang Siapkan Lahan 17 Hektare

BALIKPAPAN - Pertemuan terus digelar Pansus Pengembang DPRD Balikpapan. Khususnya…

Selasa, 07 Februari 2023 06:36

Abdulloh Terima Aspirasi Warga Karang Jati

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan berupaya mendengar aspirasi warga Kota Minyak.…

Senin, 06 Februari 2023 21:50

Melindungi dari Risiko Kecelakaan dan Kehilangan, Begini Empat Tips Memilih Asuransi Mobil Terbaik

Tergantung dari kebutuhan, asuransi menjadi produk keuangan yang wajib dimiliki…

Senin, 06 Februari 2023 21:33

IKN Dorong Ekonomi Balikpapan, PMII Balikpapan Siapkan Kader untuk Berpartisipasi

BALIKPAPAN - Sejak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke…

Kamis, 02 Februari 2023 15:43

Dukung Geliat Industri dan Bisnis, PLN Siap Tingkatkan Pasokan dan Keandalan Listrik di Batam

  BATAM - PT PLN (Persero) melalui anak usahanya, PLN…

Selasa, 31 Januari 2023 22:14

Meriahkan Bulan K3 Nasional, PLN Gelar Apel dan Beragam Kegiatan

.BANJARBARU – Dalam rangka memeriahkan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja…

Selasa, 31 Januari 2023 20:11

Wujudkan Generasi Emas 2045, SGM Eksplor bersama Mitra Retail Lokal

  Jakarta – Pandemi telah memberikan dampak dan tantangan yang…

Senin, 30 Januari 2023 19:40
Bantu Aruna Dukung Fokus Kemenkes

Yayasan Maritim Adakan Agenda Sosial di Hari Gizi Nasional

Jakarta-  Kementerian Kesehatan RI mengusung tema “Protein Hewani Cegah Stunting”…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers