PENAJAM-Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan di Kabupaten PPU terancam tak tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten PPU Hartono Basuki mengatakan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2021 efektifnya disepakati sebelum 31 September.
Namun faktanya, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 tersebut. “Kalau draf KUA-PPAS APBD Perubahan segera disampaikan sebelum 31 September, kami perkirakan masih sempat,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Memang, diakui Hartono, efeftifnya draf KUA-PPAS APBD Perubahan sudah diserahkan ke legislatif pertengahan Agustus lalu. “Iya efektifnya kalau sesuai aturan memang pertengahan Agustus sudah masuk,” lanjut dia.
Di sisi lain, Hartono mencoba memahami kesibukan pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid-19, sehingga membikin pembahasan terlambat. Kendati demikian, semestinya pembahasan APBD Perubahan lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan tersebut bisa tepat waktu, supaya tata kelola keuangan pemerintah kabupaten sesuai aturan perundangan.
Bahkan, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara disebut Hartono sudah bersurat kepada pemerintah kabupaten menyangkut pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 ini.
Tak hanya sekali, DPRD bahkan sudah tiga kali melayangkan surat kepada Bupati PPU. Yang terakhir, surat ditembuskan kepada Gubernur Kaltim. “Sesuai prosedur memang begitu, pemerintah provinsi harus tahu historisnya," jelas Hartono.
Penyusunan APBD Perubahan 2021 kata Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi, akan segara dibicarakan dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan Banggar (badan anggaran).
Kesibukan pemerintah kabupaten menangani mewabahnya virus corona menurut dia, kemungkinan APBD Perubahan 2021 tidak akan dilaksanakan. (Adv/hul)
