BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

ADVERTORIAL

Kamis, 23 September 2021 11:27
Yakin Pembahasan Tuntas Tepat Waktu, Pansus II Fokus Bahas Raperda soal Retribusi

PENAJAM-Tim Pansus II Raperda terus bergerak untuk menyelesaikan pembahasan lima raperda prioritas tahun ini.

Ketua Tim Pansus II Sariman mengatakan, dari lima Raperda yang  jadi tanggung jawabnya, tiga raperda sudah mulai masuk pembahasan.

Tiga Raperda itu adalah Raperda tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

"Sementara tiga ini yang sudah mulai kami bahas dua minggu terakhir," kata Sariman.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini meneruskan, pembahasan tiga Raperda di atas sejatinya tak membutuhkan waktu lama. Bahkan, dia cukup yakin seluruh pembahasan di Pansus II DPRD PPU, bisa tuntas pada akhir November mendatang.

"Soal bunyi pasal kita sudah sepakati. Sekarang tinggal detail nominal dan kelengkapan lain saja," kata dia.

Seperti pada Raperda Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, pansus, disebut Sariman tak bisa bekerja sendiri.

Sebab butuh data terkait aset-aset yang selama ini belum jelas nilai retribusinya. "Seperti Graha Pemuda dan Dome, dua aset ini belum ada standar retribusinya," kata Sariman.

Untuk itu, dia mengaku dewan sudah bersurat kepada Sekda PPU untuk bisa menginventarisasi aset apa saja yang  berpotensi menghasilkan retribusi bagi daerah. "Rapat ke depan, ini akan kami pertanyakan lagi," ujar Sariman.

Untuk Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Sariman mengaku tim pansus masih mengkaji opsi retribusi yang paling memungkinkan diterapkan.

"Berdasarkan SE Menkeu memang ada dua opsi perhitungan, nanti akan dibahas mana yang lebih bagus," jelas dia.

Sedangkan untuk Raperda Raperda tentang Sistem Perlindungan Anak dan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang juga masuk Tim Pansus II, dijelaskan Sariman belum dibahas.

"Kita selesaikan dulu tiga Raperda terkait retribusi dulu," tutup dia. (hul/adv/pro) 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Oktober 2021 21:41

Kantor Imigrasi Balikpapan Gelar Layanan Paspor Simpatik

BALIKPAPAN – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada Sabtu…

Sabtu, 23 Oktober 2021 18:43

DPRD Paser Bimtek di Kota Surabaya

TANA PASER  - Selama 4 hari, tepatnya 20 - 23…

Sabtu, 23 Oktober 2021 18:40

Hendra Wahyudi Lepas 7 Atlet Paser di Peparnas XVI Papua

TANA PASER - Kabupaten Paser mengirim 7 atlet paralympic yang…

Jumat, 22 Oktober 2021 15:49

Latih Kesiapsiagaan, Pertamina Beri Pelatihan Simulasi Bencana Banjir di Teritip

Balikpapan- Bersama iCare Balikpapan berkolaborasi dengan BPBD Kota Balikpapan dan…

Jumat, 22 Oktober 2021 15:38

Pertamina Gelar Edukasi Cuci Tangan dan Sikat Gigi untuk Anak Panti Asuhan

Balikpapan – Para pekerja yang tergabung dalam Agent of Change…

Jumat, 22 Oktober 2021 10:27

DPRD Akan Panggil OPD Terkait Penanganan Banjir

TANA PASER -  DPRD Paser menindaklanjuti aspirasi mahasiswa di Kabupaten…

Kamis, 21 Oktober 2021 18:49

1.000 Bingkisan Diserahkan untuk Pasien Wisma Atlet

JAKARTA – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti…

Kamis, 21 Oktober 2021 08:55

Beri Manfaat untuk Ahli Waris, BPJS Ketenagakerjaan Beri Pelatihan

BALIKPAPAN - BPJS Ketenagakerjaan menggelar pelatihan kewirausahaan kepada ahli waris…

Rabu, 20 Oktober 2021 16:47

PLN UIW Kaltimra Lauching Kampus Yantek dan Gelar Peralatan

SAMARINDA- PT PLN (Persero) UP3 Samarinda menggelar dua rangkaian kegiatan…

Rabu, 20 Oktober 2021 16:45

Targetkan Sahkan 13 Perda Sampai Akhir Tahun

TANA PASER - Sampai Oktober 2021 ini, DPRD Paser telah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers