BALIKPAPAN-Megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kabupaten PPU, mendapat sorotan legislatif.
Bahkan, DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek RDMP kilang minyak Lawe-Lawe, di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin mengatakan, sidak proyek pembangunan kilang milik PT Pertamina tersebut rencananya dilakukan dalam waktu dekat.
Ia menjelaskan, proyek RDMP yang saat ini tengah berjalan terindikasi belum melengkapi perizinan. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB), Amdal dan izin lainnya. Selain itu, DPRD juga akan menelisik proyek peremajaan pipa distribusi minyak yang membentang dari PPU sampai ke kilang RU V Balikpapan.
“Iya, informasinya ada izin yang belum dilengkapi untuk proyek ini (RDMP), makanya kita akan coba turun ke lapangan untuk memastikan,” kata politikus Partai Gerindra ini, Senin (20/9).
Sidak yang dilakukan, kata dia, bukan untuk menghambat proyek. Dia hanya ingin memastika, perusahaan sudah mengikuti seluruh tahapan perizinan yang mesti dikantongi.
Legislatif, kata Raup, sangat mendukung program ini. Apalagi, RDMP merupakan salah satu proyesk strategis nasional. Belum lagi, proyek ini juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan proyek RDMP ini. Hanya saja, kami juga berharap seluruh izin dipenuhi,” jelas Raup.
Tak hanya soal izin, DPRD juga akan memastikan tenaga kerja lokal terserap dalam proyek tersebut. Sebagai informasi, Kabupaten PPU memiliki peraturan daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Di mana, persentase pekerja lokal diwajiban mencapai 80 persen dari total tenaga kerja yang dibutuhkan.
“Soal tenaga kerja ini juga akan kami cek lagi. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan banyak warga yang butuh pekerjaan. Begitu juga keberadaan tenaga kerja asing di proyek itu,” tuntas dia. (hul/adv)
