BALIKPAPAN – Salah satu yang menyita perhatian Komisi II yakni rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD). Kegiatan ini berlangsung pada Senin (13/9).
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid menyoroti pencapaian pajak bumi bangunan (PBB). Menurutnya angkanya terlalu ekstrem dari target tahun ini sebesar Rp 160 miliar. Sementara prognosis atau proyeksi keuangan hanya Rp 106 miliar.
“Ada 54 miliar harus turun tidak tercapai dan revisi target pendapatan PBB,” katanya. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan, apalagi pendapatan daerah dari PBB ini cukup menjadi andalan.
Sementara pajak yang tercapai satu-satunya BPHTB. Dia menjelaskan, kontribusi pajak asli daerah dari skema banggar sebesar Rp 61 miliar. Namun pasti berkurang dari belanja transfer pusat Rp 14 miliar.
“Sedangkan pajak daerah berkurang Rp 30 miliar dari Rp 515 miliar ke Rp 485 miliar. Belum lagi retribusi,” imbuhnya. Sehingga dia mempertanyakan atas dasar apa target PBB turun hanya menjadi Rp 106 miliar.
Dia akan meminta data PBB dari kondisi pandemi tahun lalu, berapa realisasi saat 2020 sebagai bahan komparasi. Sebab bisa saja tahun lalu PBB bisa mencapai lebih tinggi dari tahun ini.
“Saya perjuangkan capaian pajak daerah ini masih Rp 515. Saya bayangkan tidak turun sampai Rp 485 miliar, mungkin bisa hanya Rp 500 miliar,” harapnya. Sedangkan BPHTB kalau dilakukan revisi dalam APBD Perubahan menjadi over target.
“Apa perlu revisi angka BPHTB atau tetap angkanya namun jadi over target. Jadi saya di Banggar bisa mempertanggungjawabkan angka ini kita sebagai mitra komisi akan cecar besok,” bebernya. Termasuk soal retribusi IMB. (din/pro/adv)
