BALIKPAPAN – Tahun ini, Balikpapan harus mengalami masalah kekurangan anggaran. Walhasil anggaran untuk organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan mengalami pemangkasan.
Anggota Banggar DPRD Balikpapan yang juga Komisi II Syukri Wahid menuturkan, anggaran setiap OPD harus dipangkas sebesar 2,5 persen dari total alokasi APBD 2021.
“Kita menutupi defisit yang diambil dari rasio belanja pembebasan lahan dan dari pemotongan 2,5 persen per OPD,” katanya. Dia menjelaskan, pihaknya dan Pemkot Balikpapan telah menyusun berbagai strategi untuk menutup potensi defisit anggaran.
Contohnya membatalkan rencana alokasi untuk belanja pembebasan lahan serta harus memangkas anggaran OPD sebesar 2,5 persen berlaku bagi seluruh OPD. Mulai dari dinas, badan, hingga kecamatan.
Namun ini tidak berlaku untuk anggaran di kelurahan. “Pemotongan sebesar 2,5 persen diberlakukan bagi seluruh OPD kecuali kelurahan,” tuturnya. Banggar DPRD Balikpapan bersama tim anggaran Pemkot Balikpapan masih mencari cara lain.
Misalnya bagaimana melakukan pemangkasan berbagai kegiatan yang masih ada. Sehingga dapat dialihkan untuk menutupi defisit. (din/adv)
