PENAJAM-Rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, belakangan jadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD PPU, Syarifudin HR angkat suara.

Menurut Syarifudin, rencana kenaikan tunjangan perumahan bagi legislator masih di angka yang cukup wajar dan tak perlu dibesar-besarkan. “Kami masih ada etika, kami punya tim yang mengkaji besaran kenaikan. Angka ini (Rp 4 juta) masih wajar, kami juga melihat situasi terkini,” beber dia.

Di daerah lain, lanjut dia, sebagian tak menggunakan kajian. Alias, kenaikannya yang penting tak berada di bawah provinsi.

Apalagi, kata politikus Partai Demokrat ini, hampir di seluruh Indonesia, memang dilakukan penyesuaian. Bahkan, lanjut politikus Partai Demokrat ini, di Kalsel sudah lebih dulu dilakukan penyesuaian, begitu juga dengan Kota Bontang. “Di Kalsel sana, mereka sudah mulai menyesuaikan sejak Januari kemarin,” ujar Syarifudin.

Sebagai informasi, tunjangan perumahan bagi anggota DPRD PPU diusulkan mengalami kenaikan sebesar Rp 4 juta. Kenaikan ini membuat anggota dewan bakal menerima Rp 19 juta sebagai tunjangan perumahan setiap bulannya.

Sebelumnya, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi memang menyebut akan ada usulan soal penyesuaian tunjangan perumahan. Ia mengatakan, sejak berdiri 2002 silam, tunjangan perumahan memang belum pernah disesuaikan. (hul/adv/pro)