BALIKPAPAN – Pansus Perumda Manuntung Sukses menyampaikan hasil kerja mereka selama tiga bulan terakhir. Poin rekomendasi disampaikan kepada pimpinan DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua Pansus Perumda Syukri Wahid menuturkan, kurang lebih tiga bulan berjalan masa kerja pansus, pihaknya telah membuat poin-poin rekomendasi. Ini akan disampaikan sebagai hasil laporan.
Menurutnya masalah utama yang belum tuntas adalah penyerahan aset. Terkait Perda Nomor 2 tentang penyertaan modal kepada perumda sebesar Rp 50 miliar. Kemudian diperbarui lagi dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018.
“Isinya mengamanatkan jumlah penyerataan modal yang sudah masuk sebesar Rp 45,9 miliar. Angka ini berasal dari 31 miliar merupakan aset keseluruhan. Tidak ada uang cash,” katanya.
Ada pun dari Rp 31 miliar terdapat aset yang belum tuntas. Misalnya penyerahan gedung dan enam bus yang tidak ada berita acara. “Ini yang harus dituntaskan kuasa pemilik modal (KPM) menyelesaikan seluruh penyerahan aset,” ujarnya.
Serta dana sebesar Rp 9 miliar berbentuk uang cash yang disetorkan perumda yang dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal dari Pemkot Balikpapan. Hasil dari keuntungan bisnis pada tahun 2013-2015 di bidang properti.
“Jadi uang cash yang pernah diserahkan pemkot baru Rp 9 miliar. Angka sudah kita kunci dalam perda penyertaan modal hanya 45 Rp miliar,” sebutnya. Sehingga tidak ada kewajiban Pemkot Balikpapan untuk memberi penyertaan modal lagi.
Pihaknya juga sudah menyampaikan kepada BPKAD untuk tidak lagi menambah modal perumda. Poin selanjutnya yang pansus soroti soal pelanggaran perda. Mengikuti PP 54, dewan pengawas diisi oleh unsur independen dan ASN.
Sementara dewas Perumda Manuntung Sukses yang diangkat pada 2018 dan 2019, keduanya berasal dari unsur ASN. Menurutnya ini menjadi kelemahan jika BPK melihat perda, mereka bisa katakan dewas tidak sesuai dengan perda. “Salah satu rekomendasi yang kita susun meminta KPM melakukan restrukturisasi dewas,” tutupnya. (din/adv)
