TANA PASER - Ketua komisi III DPRD Paser Edwin Santoso menyampaikan pandangannya terkait keberadaan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Kampus Paser yang rencananya tidak lagi di subsidi pemerintah daerah. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, posisinya Polnes Paser sangatlah strategis ditengah persiapan Kabupaten Paser sebagai daerah penyangga Ibu kota negara (IKN).
"Khususnya dalam menyiapkan sumber daya nanusia yang handal. Saya sangat mendukung keberlangsungan program studi di luar kampus utama (PSDKU) yang saat ini sedang di ikhtiarkan kawan-kawan Polnes Paser," kata Edwin Santoso usai kunjungan kerja ke Samarinda membahas Polnes bersama instansi terkait, Jum'at (9/7).
Edwin berharap semua pihak mendukung cita-cita mulia ini. Pasalnya investasi sumber daya manusia hasilnya baru akan terlihat nanti setelah sepuluh atau lima belas tahun ke depan.
Disisi lain Edwin mengusulkan agar pihak kampus agar membangun kerjasama dengan Asosisiasi Pemerintah Desa baik yang ada di Kabupaten Paser, maupun Kabupaten tetangga seperti Kabupaten PPU, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Banyak potensi calon mahasiswa dari daerah tersebut yang bisa kuliah di Paser.
Apalagi saat ini semua administrasi desa berbasis website. Baik perencanaan, penganggran maupun pelaporan semua berbasis online. Sehingga perlu upaya yang serius yang bisa dilakukan untuk meningkatkan SDM aparatur di masing-masing desa.
"Belum lagi efek positif jika kampus ini berkembang dengan pesat, maka akan berkorelasi dengan tingkat kebutuhan usaha indekos dan rumah sewaan, kebutuhan akan usaha warung makan dan lainnya yang secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut politikus muda itu.
Jika 139 desa di Paser bekerjasama dengan Polnes untuk menitipkan 2 orang aparatur desanya menimba pengetahuan, maka lanjut dia akan ada sekian banyak peningkatan SDM aparatur desa yang meningkat secara signifikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Ini akan mempengaruhi Indeks Membangun Desa ( IMD) Kabupaten Paser yang salah satu indikatornya adalah tingkat pendidikan.
Untuk kebutuhan infrastruktur kampus, Edwin berharap bisa dibantu dari alokasi sumber CSR masing-masing perusahaan karena saat ini konsep CSR Perusahaan adalah program pemberdayaan masyarakat.
Terpisah Direktur Polnes Ramli mengatakan pihaknya telah memberikan gambaran bahwa Polnes berkomitmen untuk melakukan penataan dan pengembangan kampus Politeknik yang ada di kabupaten Paser. Langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan struktur pengelola yang baru yang harapannya dapat memenuhi tuntutan perkembangan kampus Paser, membangun komunikasi yang erat dengan pihak SMK/SMK se-Paser, sehingga seluruh siswa lulusan SMA/SMK mengetahui keberadaan Kampus Polnes di Paser agar jumlah pendaftar meningkat.
Termasuk membangun Kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk pengembangan misalnya dunia industri, pertambangan, UKM, pemerintah desa, maupun kebupaten-kabupaten lain di sekitar Paser.
"Opsi pengembangan prodi juga akan dilakukan pada tahun berikutnya, dimana memungkinkan untuk membuka Prodi baru sesuai dengan kebutuhan Paser," kata Ramli.
Langkah jangka panjang juga dicanangkan untuk mengupayakan percepatan status Kampus Polnes PSDKU Paser menjadi Politeknik Paser yang mandiri dengan road map yang jelas. Namun Polnes juga menyadari bahwa semua program tersebut tidak dapat dilakukan oleh Polnes sendiri, disinilah kemudian perlu kolaborasi dan Kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah serta seluruh Jajaran DPRD Kabupaten Paser baik dari segi kebijakan maupun dari segi penganggaran.
Polne Kampus Paser yang merupakan perguruan tinggi cabang dari Samarinda, terancam ditutup setelah pemerintah daerah berencana berhenti membantu dukungan anggaran. Dengan jumlah mahasiswa yang minim, berat buat pemerintah melanjutkan kucuran anggaran yang cukup besar tiap tahun. Namun mahasiswa yang masih kuliah saat ini dijamin tetap bisa melanjutkan kuliahnya sampai selesai.
