PENAJAM-Diharapkan mampu menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD), kinerja Perumda Benuo Taka sepanjang 2020 justru memprihatinkan.
Dari laporan BPK RI, sepanjang 2020 Perumda Benuo Taka menanggung rugi sampai Rp 2 miliar.
Kinerja minor Perumda ini mendapat sorotan dari fraksi Partai Keadilan Sejahteran (PKS) saat Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Selasa (29/6).
Ketua Fraksi PKS DPRD PPU Wakidi menyebut kondisi yang dialami Perumda wajib mendapat perhatian khusus dari Pemkab PPU.
“Perumda ini perlu diselamatkan karena selama ini pengelolaannya tak profesional. Dari laporan BPK RI, mereka (Perumda) tak punya rencana kerja. Tentu ini sangat kami sesalkan,” ujar Wakidi.
Selain merugi sampai Rp 2 miliar, Perumda Benuo Taka juga kehilangan potensi pendapatan dari kontrak gas senilai Rp 4,5 miliar per tahun lantaran pemutusan kontrak gas.
Ditambahkan Wakidi, perumda juga punya tagihan pajak pertambangan sampai Rp 5 miliar yang harus dibayarkan. Dan punya kewajiban sebesar Rp 2,5 miliar.
“Ini bagaimana membayarnya, wong modalnya saja minus Rp 2 miliar,” lanjut laki-laki yang jugaKetua DPD PKS PPU ini.
Perumda, lanjut Ketua Komisi II ini juga tercatat punya tagihan piutang senilai Rp 7,5 miliar. Sayang, BPK RI juga merinci ke mana tagihan itu disampaikan.
“Makanya ini jadi perhatian kami semua. Kalau sampai nanti dipailitkan kan daerah yang rugi,” jelas Wakidi.
Tak hanya itu, Wakidi juga menyorot adanya penyertaan modal rice miling yang justru digunakan untuk membayar gaji karyawan perumda.
“Kan pemerintah ada penyertaan modal sebesar Rp 29 miliar untuk proyek rice miling. Ada pencarian Rp 2,5 miliar dipakai untuk gaji karyawan karena memang perumda tak punya dana. Ini kan sebenarnya tidak sesuai,” beber Wakidi.
Menyikapi kondisi ini, legislatif dijadwalkan bakal memanggil direksi perumda pada pekan kedua Juli nanti.
Di sisi lain, dia juga meminta sikap tegas dari Bupati terhadap Direktur Perumda Benuo Taka.
