BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

ADVERTORIAL

Sabtu, 26 Juni 2021 06:19
DPRD Balikpapan Sahkan Perda Ketertiban Umum

BALIKPAPAN – Setelah melewati proses tahapan, DPRD Balikpapan resmi menetapkan perda ketertiban umum pada Jumat (25/6). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Sementara Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud bersama jajaran OPD dan stakeholder mengikuti paripurna secara virtual. Perda ini merupakan perubahan dari Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

Setelah mendengar pendapat akhir wali kota, pengesahan dilakukan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Antara pimpinan DPRD Balikpapan dan wali kota Balikpapan.

Budiono menyebutkan, sebelum mengesahkan, perda perubahan sudah melewati berbagai tahapan. Mulai dari pembahasan antara Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan terlebih dahulu.

“Kemudian kita lakukan harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Samarinda,” ujarnya. Pihaknya melakukan perubahan dalam perda ketertiban umum untuk menambah poin aturan terkait protokol kesehatan.

Mengingat saat ini Balikpapan masih harus berjuang melawan penyebaran Covid-19. “Sebelumnya protokol kesehatan hanya diatur perwali. Sekarang ada perda berarti sanksi bisa semakin jelas,” tuturnya.

Penambahan aturan protokol kesehatan bertujuan agar masyarakat tertib. Sehingga tujuan besarnya untuk menekan angka kasus Covid-19. “Hari ini (kemarin) sudah kita sahkan, artinya bisa berlaku. Pendapat akhir wali kota sudah setuju,” ucapnya.

Sebagai informasi, perda perubahan penyelenggaraan ketertiban umum merupakan inisiasi DPRD Balikpapan. Perda menjadi krusial dan penting dalam situasi sekarang. Terutama penegakkan protokol kesehatan memperkuat perwali yang sudah berjalan.

Ketua Bapemperda Andi Arif Agung mengatakan, adanya perda ketertiban umum membuat penegakan protokol kesehatan memiliki kekuatan hukum. Cantolan penegakkan protokol kesehatan tertuang dalam satu bab tambahan.

Tepatnya bab penanggulangan bencana yang mengatur kriteria bencana. “Terdiri dari tiga di antaranya alam, nonalam, dan sosial. Terkait Covid masuk kategori bencana nonalam isinya tentang penegakan prokes,” jelasnya.

Menurutnya, perda ketertiban umum bisa menjadi antisipasi. Tidak hanya terbatas untuk masalah Covid-19. Apabila ke depan ada situasi lain membutuhkan prokes, maka bisa ditegakkan dengan perda ketertiban umum.

Sebagai informasi dalam perda ini hanya terdapat dua sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan. Ada sanksi kerja sosial dan atau denda. Paling tinggi denda sebesar Rp 1 juta.

Kemudian ada sanksi yang disepakati sesuai dengan yang telah tercantum Perwali Nomor 23 Tahun 2020. Serta sanksi kategori perkantoran Rp 1 juta. Sementara denda kafe kategori kecil sebesar Rp 500 ribu dan kafe besar Rp 750 ribu. (din/adv/pro) 


BACA JUGA

Kamis, 16 September 2021 20:26

Total Aset Negara yang Berhasil Diamankan PLN UIP Kalbagtim Senilai Rp 27,1 Miliar

Balikpapan – Sinergisitas serta kolaborasi antara PT PLN (Persero) dengan…

Kamis, 16 September 2021 20:16

BI Balikpapan Kembali Gelar Gerakan Wanita Matilda 2021

BALIKPAPAN-KPw BI Balikpapan kembali menggelar program Gerakan Wanita Matilda (GWM)…

Kamis, 16 September 2021 19:30

Kantor Imigrasi Balikpapan Lakukan Pemeriksaan Jaringan Listrik dan Fasilitas Penanggulangan Kebakaran

BALIKPAPAN – Sebagai bentuk pencegahan terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik,…

Kamis, 16 September 2021 19:27

Dua Ratus Warga Binaan Rutan Balikpapan Dapat Vaksinasi

BALIKPAPAN- Dalam rangka mendukung percepatan program pemerintah dan Instruksi Presiden…

Kamis, 16 September 2021 16:38

137 Siswa Terima Beasiswa Astra Cerdas, Disdikbud: PT BIM-PPS Paling Peduli Pendidikan

TANA PASER - Bergulirnya tahun ajaran baru menjadi momen bagi…

Kamis, 16 September 2021 09:46

Penyertaan Modal untuk Perumda Manuntung Masih Rp 12 M

BALIKPAPAN – Pemkot Balikpapan memberikan dana penyertaan modal untuk perusahaan…

Kamis, 16 September 2021 09:44

Defisit Tertutupi SILPA, Program Prioritas Bakal Jalan

BALIKPAPAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan melakukan rapat bersama…

Kamis, 16 September 2021 09:36

Anggaran Disporapar Rp 3 M, Pembenahan Pantai Manggar

BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan sepakat mengusulkan anggaran Rp…

Kamis, 16 September 2021 09:34

Realisasi Pajak Daerah 70 Persen, Optimistis Capai Target

BALIKPAPAN – Berdasarkan rapat dengar pendapat dengan BPPDRD, Komisi II…

Kamis, 16 September 2021 09:33

Komisi II Sepakati Semua Anggaran OPD

BALIKPAPAN – Organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan mitra Komisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers