BALIKPAPAN – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Balikpapan, Rabu (16/6). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menerima langsung rombongan anggota dewan asal Jatim tersebut. kedua pihak saling bercerita tentang daerah masing-masing. Khususnya soal rencana penyederhanaan organisasi pemerintah daerah (OPD).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediyansyah mengatakan, kunjungan ke Balikpapan karena ingin saling bertukar informasi. “Balikpapan ini daerah yang luar biasa menjadi perhatian nasional bahkan internasional,” katanya.
Dia ingin mengetahui bagaimana rencana penyederhanaan OPD dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya setelah bertemu wali kota Balikpapan dan DPRD Balikpapan, pihaknya menilai problematika yang dihadapi hampir sama.
“Tidak berbeda dengan masalah di Surabaya, Batu, dan sekitarnya. Kami melihat aturan soal OPD ini masih tumpang tindih. Belum dilaksanakan tapi muncul lagi payung hukum baru,” sebutnya.
Sehingga aturan ini menimbulkan kebingungan untuk OPD di seluruh Indonesia. Hadi menuturkan, saat ini banyak OPD masih belum terisi penuh. Tak sedikit OPD yang masih dipimpin pelaksana tugas (plt).
“Kami menekankan pemerintah pusat agar segera mengeluarkan aturan yang tetap dan pasti. Sehingga OPD bisa bekerja maksimal dan tenang, kalau sekarang masih terlihat bingung,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menambahkan, kunjungan DPRD Jatim untuk mengetahui kondisi Kota Minyak. Salah satunya terkait penyederhanaan OPD.
Meski begitu, aturan teranyar soal OPD yang diturunkan pemerintah pusat juga belum terlaksanakan di Balikpapan. Saat ini, Pemkot Balikpapan baru mau menerapkan PP yang baru dari KemenPAN-RB.
“Karena sebelumnya aturan tentang OPD dari Kemendagri. Kami juga berterima kasih atas kunjungan DPRD Jatim, kami bisa mendapat ilmu dan informasi dari mereka,” tutupnya. (din/adv)
