BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna, Selasa (30/3). Kali ini agenda berisi penyampaian nota penjelasan wali kota tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2020.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle. Kegiatan diikuti baik secara langsung maupun virtual melalui video conference. Sabaruddin menuturkan, agenda paripurna penyampaian LKPj sudah mengikuti aturan negara.
“Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan beberapa poin pembahasan. Misalnya terkait rincian pelaksanaan APBD 2020. Total belanja daerah setelah APBD Perubahan sebesar Rp 2,39 Triliun.
“Realisasi hingga 31 Desember sebesar Rp 2,07 triliun atau 86,72 persen,” ucapnya. Sementara porsi belanja tidak langsung pada APBD 2020 Rp 1,10 Triliun lebih atau 46,02 persen.
Sedangkan belanja langsung sebesar Rp 1,29 Triliun lebih atau 53,97 persen. Dia menuturkan, alokasi belanja yang tertuang dalam APBD 2020 proporsi lebih besar untuk belanja publik.
“Ini wujud pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya. Ada pun belanja daerah sebesar Rp 2,39 Triliun telah dimanfaatkan untuk membiayai 387 program dan 1.786 kegiatan.
Seluruh kegiatan secara fisik yang dapat direalisasikan 96,63 persen. “Ini mengalami kenaikan 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 yakni 94,56 persen,” tuturnya. Dia berharap, LKPj dapat menjadi bagian dari dokumen pembangunan daerah.
Serta solusi permasalahan kota seperti kesehatan, pengangguran, dan lainnya. “Bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen selanjutnya demi Balikpapan yang nyaman dihuni,” ucapnya.
Menurutnya butuh dukungan DPRD dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kota. Serta merumuskan langkah antisipatif untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.
Kepada media, Sabaruddin mengatakan, materi LKPj yang disampaikan wali kota sudah meliputi semua sektor. “Mereka yang menggunakan anggaran dan sudah disampaikan laporannya,” tuturnya.
Setelah agenda penyampaian LKPj, pihaknya akan mempelajari dan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Kemudian akan saling elaborasi dan diserahkan kepada alat kelengkapan dewan.
“Fraksi akan memiliki pandangan terhadap anggaran yang telah digunakan pemerintah kota,” ujarnya. Sehingga nantinya semua alat kelengkapan dewan akan memiliki argumentasi.
Selanjutnya LKPj dibahas dalam rapat Badan Musyawarah yang diteruskan kepada pimpinan. “Kami nanti yang akan membuat rekomendasi bagi pemerintah,” pungkasnya. (din/adv)
