TANA PASER - Masalah ketenegakerjaan antara perusahaan pertambangan batu bara yaitu PT Pandu Siwi Sentosa dengan mantan tenaga kerjanya yang belum berakhir baik, akhirnya sampai ke meja DPRD Paser. Akibat tidak ada kesepakatan terkait pesangon, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Paser melalui Sekretarisnya Sam mengatakan diharapkan kedua belah pihak mendapatkan solusi yang baik.
Sebelumnya telah dilakukan bipartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), penerapan Undang-undang Cipta Kerja dianggap tidak menguntungkan pekerja.
"Permasalahannya ada poin yang bukan merubah aturan lebih baik, tapi justru mengurangi hak pekerja buruh," kata Sam, Senin (26/4).
Padahal seharusnya kata dia Undang-undang ini memperkuat posisi buruh dan juga memberikan kenyamanan ke pengusaha.
Dari hasil bipartit di Disnakertrans, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekkab Paser Romif Erwinadi mengatakan jika hasil tersebut tidak menemukan kesepakatan, pihak yang dirugikan dipersilahkan melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda.
"Pada intinya ini terkait pesangon. Pemerintah daerah di sini hanya mengeluarkan anjuran, bukan berupa keputusan," kata Romif.
Wakil ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan permasalahan hubungan industrial ini sangat jarang sampai dibawa ke DPRD. Biasanya diselesaikan di pemerintah daerah. Tapi DPRD berharap dengan digelar rapat dengar pendapat, ada kesepakatan triparti.
"Sebenarnya Undang-undang Cipta Kerja ini telah untuk merangkum tentang undang-undang tenaga kerja tahun 2003 yang sebelumnya," kata Fadly.
Ketua komisi II DPRD Ikhwan Antasari mengatakan asas keadilan harus tercipta dalam permasalahan ini. DPRD tidak menginginkan kedua belah pihak terus berseteru, apalagi sampai harus ke meja hijau atau pengadilan. (Adv/jib)
