TANA PASER - Sampai memasuki akhir April 2021 ini, belum ada pekerjaan pembangunan infrastruktur fisik yang dilaksanakan Pemkab Paser. Hal ini dipertanyakan wakil ketua DPRD Paser Abdullah, menurutnya ini sangat terlambat dan banyak efek domino buat daerah termasuk perputaran ekonomi di masyarakat.
Abdullah membandingkan dengan daerah tetangga Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan yang sudah sejak bulan lalu melelang pekerjaan fisik khususnya.
"Ada apa ini, jika pembangunan berjalan lancar, maka perputaran ekonomi juga bisa hidup," kata Abdullah saat bertemu kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Paser, Selasa (20/4).
Kepala Dinas PUTR Hasanuddin menjelaskan terlambat proyek pembangunan karena Perbup tentang standar satuan harga (SSH) barang dan jasa di Pemkab Paser belum rampung revisi. Sehingga pihaknya belum berani memulai kegiatan baik itu lelang maupun penunjukkan langsung (PL). Seluruh dokumen perencanaan sudah disiapkan untuk lelang dan PL kata Hasanuddin, tinggal menunggu surat resmi revisi Perbup tentang SSH barang dan jasa tersebut.
Hanya proyek infrastruktur dari dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dilelang sejak Desember 2021 lalu oleh DPUTR Paser. Karena untuk DAK memang bisa lebih dulu dilelang. Ada sekitar 6 paket pekerjaan dari DAK yang jumlahnya sekitar Rp 60 miliar itu. Mayoritas pembangunan jalan yang tersebar dibeberapa kecamatan.
"Rencananya sebelum lebaran sudah ada yang tayang. Ini terhambat juga karena belum klirnya standar satuan harga," terang Hasanuddin. Sementara untuk proyek dari APBD Paser 2021 ini, diperkirakan baru bisa mulai dikerjakan usai lebaran nanti. (Adv/jib)
