TANA PASER - Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser tahun anggaran 2020 telah diserahkan Tim LKPj Pemkab Paser ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Paser. Dari hasil analisa Banggar, ada beberapa kekurangan data yang diserahkan dan perlu direvisi
Anggota Banggar DPRD Muhammad Saleh menyayangkan keterlibatan bidang di Bappedalitbang yang tidak seluruhnya dilibatkan. Seperti bidang infrastruktur, ekonomi dan lainnya. Sehingga data yang diserahkan harusnya bisa lebih lengkap.
"Kami baru tahun ini menerima LKPj setipis ini, sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Saleh, Kamis (15/4).
Menurutnya banyak kerancuan dari data yang diserahkan, dan banyak kekurangan. Jika belum lengkap, dia menyarankan pemerintah sebaiknya tidak menyerahkan dulu ke DPRD. Harus sempurna dulu baru diserahkan.
"Kalau seperti ini yang ada hanya kritik dan saran saja yang bisa dilontarkan Banggar," lanjutnya. Pandemi Covid-19 menurutnya bukan alasan tim LKPj menyerahkan data yang minim.
Hal senada disampaikan anggota Banggar lainnya Hamransyah, menurutnya ini tanda ada masalah di pemerintah. Bagaimana DPRD mengetahui permasalahan APBD tahun lalu jika laporan tidak lengkap. Hanya uraian program kegiatan, target dan realisasi yang dilampirkan. Tidak ada evaluasi masalah. Kinerja Tim LKPj kata dia membawa nama bupati.
"Jangan sampai ini terulang lagi di LKPj 2021. Jika harus dikembalikan, silahkan agar disempurnakan, jangan sampai bikin malu bupati,"kata Hamransyah.
DPRD menyayangkan struktur tim LKPj yang cukup gemuk, namun hasilnya tidak optimal.
Plt Kabag Tata Pemerintahan Setkab Paser Achmad Hartono mengatakan ada perubahan dan sosialisasi sangat minim dari pemerintah pusat terkait pengerjaan dokumen LKPj. Termasuk ada perampingan dari beberapa laporan. Misal tahun lalu lebih banyak narasi. Untuk data detail lainnya, Hartono menyebut domainnya Bappedalitbang.
Bagian Tata Pemerintahan telah menyampaikan ke seluruh OPD agar melaporkan data lengkap, namun banyak yang belum selesai merampungkan laporan akhirnya. Ini disebabkan karena pandemi yang membuat pemerintahan hampir 3 bulan melakukan WFH.
"Sementara kami mengejar waktu. Selain merangkum harusnya OPD juga memformulasikan. Bahkan tiap bidang di satu OPD cukup lambat menyampaikan laporannya," jelas Hartono.
Struktur tim dari LKPj ini ialah selain Tata Pemerintahan, ada Bappedalitbang, Bapenda, dan BKAD. (Adv/jib)
