BALIKPAPAN-Sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan di bulan Ramadhan dan Lebaran 1422 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM), Rabu (14/4).
HLM TPID Kabupaten PPU dibuka langsung oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud yang juga selaku Ketua TPID Kabupaten PPU di Kantor Bupati Penajam Paser Utara. Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Mulyadi, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal lainnya yang menjadi anggota TPID Kabupaten PPU.
.jpg)
Dalam sambutannya, ketua TPID PPU Abdul Gafur Mas’ud mengapresiasi pelaksanaan HLM sebagai upaya dari TPID untuk mencapai kestabilan harga khususnya di PPU.
“Sebagai daerah penghasil komoditas pertanian PPU diharapkan dapat menjadi penyangga pangan bagi daerah-daerah di sekitarnya dan juga menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerahnya sendiri,” ucapnya.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menyampaikan, perkembangan ekonomi di Kabupaten PPU hingga akhir 2020 yang mengalami kontraksi di tengah pandemi COVID-19.
“Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi mendorong lemahnya daya beli di tengah pandemi COVID-19. Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat khususnya di tengah terbatasnya pendapatan masyarakat, maka stabilitas harga khususnya pangan perlu dijaga,” jelasnya.
Perkembangan harga-harga sejumlah komoditas pangan di PPU antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, cabai merah, dan bawang merah menunjukkan arah peningkatan. Namun demikian, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi mulai menunjukan arah penurunan harga seiring dengan mulai meningkatnya pasokan.
Ia juga menururkan, memasuki periode Ramadhan dan Idul Fitri, TPID Kabupaten PPU perlu mencermati adanya risiko yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga, terutama meningkatnya permintaan di periode HBKN (momen Ramadhan dan Lebaran) seiring dengan naiknya daya beli masyarakat di tengah upaya pemulihan ekonomi.
“Risiko lain bersumber dari kondisi cuaca yang belum kondusif dan diperkirakan akan berdampak terhadap produksi pangan khususnya ikan laut, sayuran dan komoditas hortikultura di daerah sentra produksi,” kata pria akrab disapa Dibyo ini.
Selain itu, risiko lain yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga adalah gangguan pasokan serta distribusi barang yang masuk ke wilayah PPU dan risiko distribusi LPG yang kurang lancar.
Menurutnya, mempertimbangkan risiko dan tantangan terhadap stabilitas harga ke depan, perlu ditempuh strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang efektif. Strategi 4K yang yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (i) melakukan pemantauan harga dan stok secara rutin, (ii) meningkatkan program urban farming khususnya komoditas hortikultura sebagai sumber pangan rumaha tangga, (iii) mendorong produksi pertanian pangan di Kabupaten PPU, (iii) menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan khususnya yang berasal dari luar PPU, (iv) melakukan sidak pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kewajaran harga, serta (v) memberikan edukasi belanja bijak dan tidak melakukan belanja berlebihan (panic buying) kepada masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sidak pasar sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi dari aspek keterjangkauan harga. Sidak pasar dilakukan di Pasar Induk Penajam terhadap komoditas pangan seperti beras, bawang merah, cabai, telur dan gula. Dari sidak pasar diketahui bahwa tingkat harga tidak mengalami kenaikan yang berlebihan serta jumlah stok masih terpantau stabil.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan peresmian Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten PPU sebagai upaya memperluas ekosistem digital khususnya pada elektronifikasi transaksi Pemda. Digitalisasi transaksi memberikan manfaat antara lain transaksi lebih cepat, aman, tercatat dan transparan. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
