BALIKPAPAN- Anggota DPRD Kaltim dapil Balikpapan dari fraksi PKS, Fitri Maisyaroh terus mengoptimalkan enam perda yang telah diarahkan untuk disosialisasikan, yang ke depannya segera dibuatkan pergub.
Jumat (9/4), bertempat di Hotel HER, Balikpapan, anggota DPRD Kaltim yang ditempatkan di Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat kembali melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di dapilnya. Kali ini Perda Nonor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.
Kurang lebih ratusan peserta hadir di acara tersebut. Mereka yang hadir penyandang disabilitas dan warga kelurahan Gunung Samarinda. Dengan menghadirkan narasumber Ketua Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Kaltim, Nuryasin. Tampak hadir Lurah Gunung Samarinda Slamet Riyadi, Ketua Pertuni Balikpapan Suyitno, Ketua DPC PKS Balikpapan Utara Agus Dahlan dan beberapa kader PKS lainnya.
“Intinya adalah dari kegiatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa sebetulnya sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan dan hak untuk para disabilitas agar mendapatkan persamaan dengan orang-orang yang secara umum tidak menyandang disabilitas,” kata Fitri Maisyaroh.
Misalnya lanjut Fitri, masalah sarana yang sering dikeluhkan disabilitas yakni pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pekerjaan dan hal lainnya. “Mudah-mudahan dengan perda ini yang menjadi keluhan mereka menjadikan tidak lagi terkecawakan dan termarjinalkan,” harapnya.
Dan tentunya, kata Fitri, perda ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada pergub yang merupakan juklak dan juklis dari perda tersebut. “Itulah mengapa kami sangat mendorong pemprov dalam hal ini gubernur, wakil dan instansi terkait untuk perda ini diturunkan segera pergubnya, sehingga masyarakat dalam hal ini disabilitas dapat merasakan manfaat dalam kehidupan,” ungkapnya.
Sosialisasi ini mendapat respons positif langsung dari Ketua Sigab Kaltim Nuryasin. Yang pada kesempatan tersebut menjadi narasumber dan salah satu disabilitas. “Perda ini sangat luar biasa karena merupakan turunan dari UUD Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan di Kaltim sendiri telah menjadi perda No 1 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas,” ungkapnya.
Dan ini katanya sangat penting, bagaimana penjaminan hak dan kewajiban teman-teman disabilitas, di mana diketahui perda ini banyak melibatkan OPD, yang mana hampir semua kebutuhan baik pelayan publik, pendidikan hingga ketenagakerjaan.
Hal yang sama juga disampaikan Lurah Gunung Samarinda, Slamet Riyadi, bahwa dari perda ini yang paling penting segera diterbitkan Pergub dalam rangka menunjang pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabiltas dalam hal hukum. “Yang pasti Alhamdulilah kegiatan ini sangat posistif sekali karena hak dan kewajiban disabiltas harus mampu untuk memberikan jaminan hukum dan dapat dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menginginkan segera memastikan upaya hukumnya, upaya memberikan fasilitas training dan guru bagi disabiltas serta peningkatan SDM bagi anak-anak disekolah inklusi.
Diketahui dari 6 perda, 3 perda telah disosialisasikan yakni Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Pajak Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menyisakan 3 perda lagi, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. (dwn/far/pro1)
