SANGATTA - Kepala Adat Besar Kung Kemul Kaltim Kaltara, Indra Bengeh, meminta pihak lain untuk tidak memperkeruh persoalan di Desa Long Bentuq. Mengingat persoalan tersebut bisa diatasi dengan duduk bersama, hati dingin, dan tanpa provokasi.
“Jadi, jangan ada provokasi dari pihak lain yang punya tujuan tertentu,” tegas Indra dalam pernyataannya.
Untuk itulah, Indra mengimbau semua pihak khususnya masyarakat di Kaltim, agar tidak memberi komentar jika tidak memahami permasalahannya. “Selain itu, agar tidak menggiring opini ke arah agama dan etnis tertentu,” lanjut Indra.
Menurutnya, upaya penyelesaian sebenarnya sudah dilakukan sejak 2015. Ketika itu, mediasi Pemkab Kutim memberikan berbagai opsi.
Pada tahun itu juga, tepatnya 13 Agustus, Indra Bengeh mengaku mengikuti rapat di Kantor Desa Long Bentuq. Namun, lagi-lagi masyarakat adat menolak opsi kerjasama dan nilai tuntutan. “Mereka tetap meminta ganti rugi Rp 15 miliar,” ungkapnya.
Pemortalan jalan pada 30 Januari 2021 sendiri, menurutnya merupakan puncak aksi. Ia menyayangkan aksi tersebut tidak melibatkan lembaga adat di Kutim. Padahal, hal itu yang merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Ia mengatakan, semua pihak harusnya mendukung mediasi bersama Plt Bupati Kutim, Kasmidi Bulang (dalam masa jabatan) pada 10 Februari 2021 lalu. Terlebih kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua DAD.
Terkait klaim hutan adat di Kesultanan Kutai Kartanegara, termasuk persoalan masyarakat adat Sultan Kutai Kartanegara Adji Mohammad Arifin akhirnya mengeluarkan maklumat.
Selain itu, Sultan meminta dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan, hendaknya mengutamakan musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka setiap warga negara wajib tunduk dan mengikuti mekanisme hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (*/la)
