TANA PASER - Penanganan di hulu menjadi poin utama DPRD Paser saat memanggil Satgas Covid-19 Paser, di mana membahas penanganan Covid-19 selama ini.
Fokus terhadap pasien, itu lah yang diinginkan DPRD, petugas kesehatan sampai tingkat Puskesmas harus memantau lebih serius pasien positif yang di isolasi mandiri khususnya.
Selama ini masih banyak pasien isolasi mandiri yang masih berkeliaran di sekitar masyarakat, sehingga menambah kasus di lingkup klaster keluarga.
Wakil ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan beberapa keluarga terdekatnya, ada juga yang belum ada keluar hasil swabnya hingga sekarang. Sementara dia yang pejabat publik hasilnya cepat. Namun selama isolasi mandiri, dia merasa tidak ada perhatian dan pantauan dari petugas kesehatan.
"Pemantauan terhadap penderita masih lemah atau bahkan tidak ada. Saya saja pejabat publik tidak pernah ditanya. Bagaimana yang masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Wawan itu, Rabu (10/2).
Hal ini juga ditegaskan oleh anggota komisi III Ahmad Rafii, politikus Partai NasDem itu menyebut sering kali hasil swab bisa ke luar cepat tergantung siapa yang diswab.
Tergantung siapa yang ada kedekatan sama pejabat RSUD. Permasalahan sudah jelas kata dia ada di hulu, namun selama ini daerah banyak bermain di hilir.
"Penyemprotan disinfektan itu buang-buang anggaran. Banyak isolasi mandiri tidak dipantau. Kenapa tidak kita mainkan peran satpol itu mantau yang isolasi saja agar tidak berkeliaran. Bukan pantau yang sehat," kata Rafii.
Menurutnya daerah punya permasalahan sendiri. Tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Sumber masalah Paser ialah penanganan di pasien.
Anggota komisi I Muhammad Saleh menambahkan bahwa daerah harus cepat menelaah instruksi gubernur. Namun tidak bisa semua kebijakan itu ditelan mentah-mentah di daerah. Apalagi melihat tingginya jumlah uang hasil razia protokol kesehatan, ini tidak boleh jadi kebanggaan. Berarti banyak masih pelanggaran. Saleh juga menyoroti operasi yustisi yang rutin digelar, perlu tindakan tegas petugas terhadap pelaku usaha yang bandel.
"Di police line saja itu kafe atau angkringan dan lainnya yang masih melanggar jadwal protokol kesehatan sesuai PPKM," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) itu. (Adv/jib)
