TANA PASER - Anggota komisi I DPRD Paser Muhammad Saleh mengkritisi pemerintah daerah Kabupaten Paser yang telat mengumumkan kebijakan Kaltim Steril sesuai arahan Gubernur Kaltim tentang pencegahan penularan Covid-19 di akhir pekan.
Akibat lambannya informasi yang valid dari pemerintah daerah, banyak akhirnya masyarakat bingung di akhir pekan ini. Apakah benar-benar tidak boleh ada aktivitas di luar rumah atau tidak.
Termasuk bagi dunia usaha, ini berdampak pada Jum'at lalu yang terjadi kepanikan belanja oleh masyarakat di Pasar. Pasar Penyembolum Senaken diburu banyak warga yang menyimpan kebutuhan dapur apabila diberlakukan kebijakan Kaltim Steril pada akhir pekan ini.
"Banyak warga yang bingung dan mempertanyakan informasi yang jelas seperti apa," kata Saleh, Sabtu (6/2) saat ikut memantau penyemprotan disinfektan dan operasi yustisi.
Menurutnya jika ada kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan seperti ini, harus segera disosialisasikan agar masyarakat dan pelaku usaha tidak bingung.
Kalau perlu kepala daerah langsung menyampaikan klarifikasi. Karena instruksi gubernur yang beredar tersebut, diserahkan kembali kebijakan akhirnya ke pemerintah daerah dan daerah yang mengeluarkan lagi tindak lanjutnya.
Akibat lambannya kebijakan ini disampaikan, akhirnya banyak pedagang yang tidak berjualan pada Sabtu dan Minggu. Sementara kebijakan ini masih bersifat pemanasan, belum diterapkan seperti di Balikpapan dan Samarinda diterapkan. Di mana seluruh pertokoan dan pasar diharuskan tutup.
"Banyak pedagang dan masyarakat yang bertanya kepada DPRD. Sementara kita saja belum dapat informasi validnya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) itu.
Menurutnya masyarakat masih ada yang belum siap akan kebijakan ini, sehingga penting sosialisasi yang efektik dan cepat oleh pemerintah daerah. Namun dia juga mengapresiasi Tim Satgas Covid-19 yang rutin menggelar operasi yustisi, dia berharap operasi ini bisa lebih gencar dan tepat sasaran. Agar tidak hanya menjadi rutinitas semata. Terkait kebutuhan untuk tim satgas, dia meminta harus didukung penuh pemerintah daerah.
"Tadi ada keluhan dari petugas satgas bahwa untuk mencairkan konsumsi uang makan rapat saja susah sekali," beber Saleh. (Adv/jib)
