BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL | KABAR IKN

ADVERTORIAL

Selasa, 22 Desember 2020 23:07
DPMPTSP Kaltara Berpredikat WBK

Diganjar penghargaan oleh Kemenpan-RB

PELAYANAN TERPADU : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat meninjau aktivitas pelayanan terpadu di DPMPTSP Kaltara, belum lama ini.

TANJUNG SELOR - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Jakarta, Senin (21/12).

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kaltara sudah bekerja dengan integritas. “Jika kita sudah membulatkan tekad, tentu ini akan dibarengi dengan usaha,” kata Irianto.

Adapun penilaiannya, kata Irianto melalui komponen pengungkit. Komponen pengungkit merupakan yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumberdaya manusia (SDM), penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kuialitas pelayanan publik. 

“6 komponen ini berdasarkan Permenpan-RB No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada aturan tersebut telah diatur semua indikator penilaiannya,” ujar Gubernur. 

Dijelaskan Irianto, manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. 

Sementara, penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. 

“Targetnya, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kemudian, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dan meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” jelas Irianto.

Selanjutnya, penataan sistem manajemen SDM aparatur sendiri, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Lalu, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Sementara peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

“Adapun bobot penilaiannya adalah manajemen perubahan (5 persen), penataan tatalaksana (5 persen), penataan sistem manajemen SDM (15 persen), penguatan akuntabilitas kinerja (10 persen), penguatan pengawasan (15 persen) dan penguatan kualitas pelayanan publik (10 persen),” urai Irianto.

Selain komponen pengungkit, unsur indikator hasil juga berpengaruh 40 persen yang terdiri dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (20 persen) dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (20 persen). “Karena itu, seluruh pegawai, pimpinan dan jajaran di lingkup kerja bersangkutan diharapkan juga kompak,” ucap Gubernur.

Dalam mengimplementasikan zona integritas ini, lanjut Irianto, yang terpenting adalah SDM atau orang-orangnya, yang harus berintegritas. “Zona berarti kawasan, yaitu wilayah kerja atau pelayanan. Sedang integritas, artinya orangnya yang berintegritas. Yaitu jujur, disiplin dan punya kemampuan,” tutur Gubernur.

Sementara yang dimaksud Wilayah Bebas Korupsi, diterangkan Irianto, adalah kawasan kerja atau pelayanan yang bebas korupsi. “Korupsi sendiri memiliki arti yang luas. Ada kerugian keuangan negara, ada penyalahgunaan, suap menyuap. Untuk bersih dari semua itu, salah satu kuncinya di integritas tadi,” ungkap Irianto.

Begitupun dengan birokrasi bersih dan melayani. Ini bertujuan mencegah penyimpangan. “Dari semua ini, yang terpenting adalah pola pikirnya atau mindset-nya. Kalau mindset-nya maju, berintegritas, saya yakin semua bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada korupsi. Ini juga yang terjadi di negara-negara maju,” tuntas Gubernur. (humas)


BACA JUGA

Jumat, 24 Juni 2022 12:03

Fjallraven Kanken, Tas Modis yang Berkualitas

  Tas menjadi salah satu kebutuhan terutama bagi Anda yang…

Selasa, 21 Juni 2022 16:00

DPRD PPU Apresiasi Pembangunan IKN Akomodir Kearifan Lokal

PENAJAM - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jhon Kenedi mengapresiasi…

Selasa, 21 Juni 2022 15:48

Komisi I DPRD PPU Desak Pemkab Segera Salurkan ADD

PENAJAM - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendesak Pemkab PPU segera…

Selasa, 21 Juni 2022 15:33

DPRD PPU Minta Pemkab PPU Aktif Jalin Kerjasama dengan Perusahaan

PENAJAM - Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta kepada…

Selasa, 21 Juni 2022 15:30

Komisi II DPRD Menyarankan Pemkab PPU Gelar Operasi Pasar

PENAJAM- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menyarankan kepada pemerintah daerah…

Selasa, 21 Juni 2022 15:28

DPRD PPU Dorong Pembentukan Forum CSR

PENAJAM- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong Pemkab PPU untuk…

Senin, 20 Juni 2022 20:12

Resmikan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

BALIKPAPAN- Sekolah Happy Holy Kids dan Harapan Bangsa Balikpapan sebagai salah…

Senin, 20 Juni 2022 12:47

Ini Dia Tiga Proyek Kajian Bappedalitbang Selama 2022..

  TANA PASER - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan…

Minggu, 19 Juni 2022 22:29

Musisi Lokal Meriahkan Kawasan Wisata Belanja Tana Paser

TANA PASER - Kawasan Wisata Belanja Tana Paser di Jalan…

Sabtu, 18 Juni 2022 10:42

Pelanggan Bisnis dan Industri Bersyukur Tak Terdampak Penyesuaian Tarif Listrik

  Bagi pemerintah, sektor industri dan bisnis merupakan komponen penting…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers