TANJUNG SELOR – Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 04/Kb/2020 Nomor 737 Tahun 2020 Nomor Hk.01.08/Menkes/7093/2020 Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tengah mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Firmananur mengatakan, saat ini setiap sekolah mempersiapkan diri untuk memenuhi daftar periksa atau checklist sebagaimana diatur dalam keputusan bersama itu. “Masing-masing sekolah juga membentuk tim yang mengurusi pembelajaran dan tata ruang kelas. Serta mengurusi kesehatan dan keamanannya dan kepelatihan juga humasnya,” ujar Firman.
Disebutkannya, untuk pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan, sedianya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) provinsi, dan/atau kantor Kemenag kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
“Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi atau kabupaten, namun bertahap per wilayah kecamatan, desa, atau kelurahan,” sebutnya.
Rencananya pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada awal 2021. “Untuk kesiapan sekolah dalam melaksnakan pembelajaran tatap muka, saat ini sekolah juga melakukan kesepakatan dengan komite sekolah dan berkomunikasi dengan orang tua siswa,” jelasnya.
“Kalau semuanya menyatakan siap, maka masing-masing sekolah membuat permohonan kepada Gubernur melalui Disdikbud yang disertai dengan pernyataan kesiapannya. Nanti akan dianalisis dan diperiksa, dan apabila sekolah benar-benar siap akan diberikan izin dalam belajar tatap muka. Tapi, kalau ada sekolah yang belum siap, kami tidak akan memberikan izin dan tidak memaksa untuk melakukan pembelajaran tatap muka,” imbuhnya.
Apabila pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Intinya, pemberian izin ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor,” ucapnya.
Faktor itu, adalah tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR), kondisi psikososial peserta didik, kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik yang orangtua walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antarprovinsi, antar kabupaten kota, antar kecamatan, dan antar kelurahan atau desa, dan kondisi geografis daerah.
Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sendiri, dilaksanakan melalui dua fase yakni masa transisi berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, dan jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
“Setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah atau Kanwil Kemenag provinsi atau Kantor Kemenag kabupaten/kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru,” ucapnya.
Dituturkan Firman, pemerintah daerah, Kanwil Kemenag provinsi dan atau Kantor Kemenag kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.
“Pemberhentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan berdasarkan evaluasi bersama Satgas Penanganan COVID-19 setempat dapat dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau per wilayah kecamatan atau kabupaten kota sesuai dengan resiko penyebaran Covid-19,” tutupnya. (humas)
