BALIKPAPAN - Ditengah kondisi sulit menghadapi pandemi COVID-19, pengelolaan industri sawit masih tetap eksis hingga sekarang. Industri ini bahkan mampu bertahan dan berperan menahan perlambatan ekonomi nasional.
Salah satu program yang terkenal dalam sektor industri sawit yang membuatnya mampu bertahan, yakni mandatori biodiesel. Tak hanya penting untuk kemandirian energi nasional, tetapi juga menjaga kestabilan harga sawit.
Dalam menjalankan fungsinya BPDPKS memiliki tiga fokus utama rencana strategis dalam upaya
mendorong kinerja industri sawit Indonesia, yaitu perbaikan kesejahteraan petani, stabilisasi
harga CPO, dan penguatan industri hilir. salah satunya melalui program mandatori biodiesel tersebut.
"Melalui program tersebut, tujuan untuk stabilisasi harga CPO dan juga ekspor sawit juga bisa tercapai," ucap Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, saat konferensi pers melalui virtual, Kamis (17/12).
Tanpa adanya program-program itu, tidak akan ada dana sawit. Padahal, penggunaan dana sawit juga ditujukan untuk pengembangan industri sawit, tidak hanya di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutannya baik sebagai bahan pangan, bahan baku industri maupun untuk pemenuhan kebutuhan energi.
"Masing-masing program memiliki tantangannya sendiri, yang tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi BPDPKS dan pemangku kepentingan industri sawit. Di tahun 2021 tentu tantangan akan semakin besar," kata dia.
Salah satunya, Untuk program mandatori biodiesel, di tahun 2021, faktor pergerakan harga minyak dunia memberikan tantangan tersendiri bagi kebutuhan dana insentif biodiesel. Peniadaan program mandatori biodiesel akan berpengaruh kepada stabilisasi harga CPO dan stok menumpuk yang akan mengakibatkan keseimbangan industri sawit dapat terganggu.
"Begitu juga sebaliknya, tanpa dukungan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), program biodiesel juga akan terancam keberlanjutannya karena terbatasnya pasokan bahan baku sebagai akibat kondisi kebun sawit yang sudah tidak produktif karena rata-rata sudah memasuki usia lebih dari 25 tahun. Itulah sebabnya integrasi program hulu dan hilir diperlukan," jelas Eddy.
Sedangkan di program PSR, lebih banyak lagi tantangan di tahun 2021, antara lain validitas data lahan dan profil pekebun swadaya, status lahan, kelembagaan petani, akses terhadap dukungan finansial atau perbankan. Serta kesiapan kelembagaan petani dalam pemenuhan persyaratan PSR.
"Hal-hal tersebut yang akan menjadi fokus penyempurnaan kebijakan di tahun 2021. Integrasi pelaksanaan semua program di BPDPKS sangat penting untuk didorong dan koordinasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat krusial dan penting untuk terus didorong," terangnya.
Sebab itu, sawit nasional perlu disupport dengan program PSR yang terintegrasi dengan program riset yang berkualitas, pengembangan SDM yang kompeten, pengadaan sarana dan prasarana yang tercukupi. serta penyerapan pasokan CPO yang sesuai melalui penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati dan hilirisasi sawit serta promosi dan advokasi yang terarah untuk diseminasi dan melawan kampanye hitam sawit. (rin/pro).
