TARAKAN - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Masalah Tentang Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (2/12) pagi. Hadir dari DPD RI, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.
Salah satu tema yang diangkat pada FGD kali ini, adalah implementasi peran dan tugas DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan Perda. Terkait hal tersebut, Pjs Gubernur berharap akan terjalin harmonisasi antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review.
"Sangat diharapkan lewat kunjungan Wakil Ketua DPD RI dan FGD ini, dapat dilihat dan diserap secara langsung berbagai informasi mengenai permasalahan aktual pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kaltara," katanya. Dengan itu, diharapkan pula dirumuskan pula kebijakan yang efektif di tingkat pusat untuk membantu kemajuan Kaltara.
Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di Kaltara ada 4 kabupaten yang menggelar pilkada, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Kaltara. "Sekali lagi, saya mengimbau agar semua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada. Harapannya, pilkada berjalan aman, damai dan berintegritas dengan target partisipasi pemilih diatas 75 persen," ungkapnya.
Sementara itu, dalam paparannya Teguh menyebutkan bahwa pelaksanaan pilkada di Kaltara dilakukan dengan protokol kesehatan. Ini dilakukan karena proses pemilihan kepala daerah harus berjalan guna menghindari ketidakpastian kepemimpinan daerah yang dapat bermuara pada terkendalanya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah tersedia anggarannya yang telah ditandatangani dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)," ucapnya.
Di sisi lain, tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi berakhir serta belum ditemukannya vaksinnya. "Dari itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan secara demokratis dan menjamin kesehatan seluruh masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," ungkapnya.
Dilihat dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kota Tarakan memiliki pemilih tertinggi yakni 143.130 jiwa. Lalu Kabupaten Nunukan sebanyak 117.763 jiwa, Bulungan 96.098 jiwa, Malinau 50.682 jiwa, dan Tana Tidung 16.548 jiwa.
Sementara itu dilihat dari jumlah pasangan calonnya, terdata bahwa pilkada Kaltara memiliki 3 pasangan calon, pilkada Bulungan 4 pasangan calon, pilkada Nunukan 2 pasangan calon, pilkada Tana Tidung 3 pasangan calon, dan pilkada Malinau 3 pasangan calon.
"Surat suara untuk Pilgub Kaltara sudah tiba di Kaltara pada 18 November lalu. Lalu disimpan di Dome Center Tanjung Selor, Bulungan dan pelipatannya dilakukan di Tarakan," ungkapnya.
Pemerintah sendiri, dalam pilkada ini memiliki peran strategis. Yakni, menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan memberikan data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU.
"Dukungan pemerintah, utamanya Pemprov Kaltara terhadap Pilkada Serentak 2020 setidaknya dilakukan pada 5 hal. Yakni, fasilitasi dukungan regulasi anggaran pilkada, peran aktif kesatuan bangsa dan politik dalam setiap tahapan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, sosialisasi pelaksanaan pilkada, dan penguatan fungsi komunikasi," ulasnya.
Teguh meyakini ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pilkada, utamanya di tengah pandemi. Diantaranya, netralitas profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu, ujaran kebencian dan hoax, serta adanya fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi.
Sementara di tengah pandemi, tantangannya yakni penerapan pilkada dengan protokol kesehatan, akan menimbulkan peningkatan kebutuhan anggaran. Lalu, sumber daya manusia penyelenggara harus melaksanakan setiap tahapan dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, sumber daya manusia PP pemilih pun harus tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. "Tak kalah pentingnya, perlunya penerapan protokol kesehatan dalam pengamanan pelaksanaan pilkada," urainya.
Pemerintah juga mendorong peran aktif aktor politik untuk mendorong pilkada yang berkualitas. "Aktor politik diharapkan terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Lalu, menawarkan program solutif dalam masa pandemi, serta terus taat protokol kesehatan," jelasnya.
