TANA PASER - Empat kali masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilu lainnya, Wakil ketua DPRD Paser Abdullah selalu masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diundang saat hari pencoblosan.
Namun di Pilkada kali ini, dia dan sekeluarga di Desa Jone, Kelurahan Tanah Grogot, Perumahan Jone Indah, justru tidak masuk dalam DPT, dan tidak mendapatkan undangan memilih oleh penyelenggara.
Sehingga opsinya harus memilih pukul 12.00 WITA, dengan membawa KTP elektronik (KTP-EL) atau masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Hal ini sangat disayangkan Abdullah, karena tidak hanya dia, masyarakat di sejumlah TPS pun demikian. Apalagi rumah Abdullah, hanya beberapa meter dari TPS.
"Ini sungguh disayangkan. Bagaimana bisa terjadi, KPU harus menjelaskan bagaimana proses verifikasi DPT selama ini," tegas Abdullah saat mencoblos di dekat kediamannya di TPS 06, Rabu (9/12).
Bahkan dari 70 ribu daftar pemilih yang sudah terverifikasi di koalisi partai usungan Demokrat, ada kurang lebih 2 ribu pemilih yang tidak masuk DPT. Dia mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Menurutnya ini seperti ada pembiaran oleh penyelenggara.
Padahal LO dari tim pemenangannya yaitu pasangan calon (Paslon) nomor dua, telah melaporkan ini sebelum hari pencoblosan. Namun tidak ada tanggapan dari penyelenggara.
"Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di pemilu berikutnya," kata legislator yang sudah duduk diperiode ketiganya itu.
Imbas dari kejadian ini, lembaga DPRD kata Abdullah akan segera menindaklanjuti, dengan memanggil penyelenggara pemilu yaitu KPU khususnya ke kantor DPRD dalam waktu dekat.
Dengan waktu yang singkat dari pukul 12.00 ke pukul 13.00 WITA, ini menurutnya bisa memicu pemilih menjadi golongan putih (Golput). (Adv/jib)
