TANJUNG SELOR - Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) yang luas serta masih terbatasnya akses ke wilayah pedalaman dan perbatasan adalah tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur untuk kali kedua di provinsi termuda Tanah Air ini.
Beberapa wilayah remote area, hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara berbadan kecil yang disediakan maskapai penerbangan perintis.
Pemprov Kaltara telah berkomitmen penuh membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensukseskan jalannya semua rangkaian tahapan dan persiapan pilkada. Termasuk dalam hal distribusi logistik kotak dan surat suara nanti sebelum dan sesudah pencoblosan.
“Distribusi logistik juga sangat menjadi perhatian kami, utamanya ke daerah pedalaman dan perbatasan. Penerbangan kesana sangat tergantung kondisi cuaca. Potensi bencana juga ada serta kemungkinan adanya kendala infrastruktur. Namun sesuai rapat terakhir dengan Forkompinda, kami dan semuanya sudah siap mendukung, termasuk distribusi. Satpol PP dan BPBD Pemprov insyallah akan membantu,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Teguh Setyabudi, Senin (9/11).
Daerah-daerah pedalaman dan perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Malinau dan Nunukan menjadi pusat perhatiannya. Antara lain Pujungan, Sungai Tubu, Apau Kayan, Kayan Hilir, dan Krayan. “Daerah-daerah pedalaman dan perbatasan itu harus dijangkau logistik agar masyarakat di sana dapat tersalurkan hak pilihnya,” katanya.
Sedianya KPU Kaltara akan mencarter pesawat udara perintis untuk mendistribusikan logistik ke daerah-daerah tersebut. Dan Pemprov Kaltara telah memberi dukungan hibah anggaran kepada KPU untuk keseluruhan tahapan pelaksanaan pilkada.
Teguh mengatakan, logistik bagi daerah-daerah pedalaman dan perbatasan rencananya akan didistribusikan lebih awal agar sampai tepat waktu di kecamatan maupun di desa-desa.
“Banyak desa yang jaraknya berjauhan dengan ibukota kecamatan. Sehingga distribusinya harus lebih awal agar sampai tepat waktu,” ucapnya.
Teguh juga mengatensi penerapan teknologi informasi, utamanya e-Rekap. Ia beranggapan, pemanfaatan teknologi informasi untuk e-Rekap pasca pemungutan suara bukan hanya tugas KPU. Pemprov akan mengulurkan bantuan. “Saya akan dorong instansi terkait di Pemprov untuk berkoordinasi dengan operator telekomunikasi. Tanpa diminta KPU pun, kita mesti proaktif,” sebutnya.
Dan memegang fungsi pembinaan kepada kabupaten/kota, Teguh ikut mendorong Pemkab dan KPU Kabupaten/Kota mampu benar-benar disiplin menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan utamanya saat hari pencoblosan pada 9 Desember nanti. “Jangan sampai semangat kita menjadikan pilkada sebagai momen perlawanan terhadap Covid-19, justru berbalik menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Kita harus ciptakan pilkada yang sukses, demokratis, dan aman Covid-19,” tutupnya.(humas/pro)
