BALIKPAPAN--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dengan adanya program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang ditujukan untuk para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Mendikbud, Menkeu, Menpan, juga Komisi X DPR RI atas perhatianya kepada Guru, dosen, dan tenaga kependidikan honorer dengan memberikan bantuan tambahan penghasilan kepada mereka di era pandemi ini,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi dalam keterangan persnya diterima Prokal, Jumat (27/11).
Diketahui, BSU yang diberikan kepada guru, dosen dan tenaga kependidikan honorer mulai dicairkan pada November dan Desember 2020. Besarannya yakni Rp1.800.000 dan diberikan satu kali. Untuk itu, para penerima subsidi akan mendapatkan kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya.
Bantuan tersebut, lanjut Unifah, menjadi kado istimewa bagi guru di Hari Guru Nasional dan sekaligus HUT PGRI ke 75. "Hadiah ini merupakan hasil periuangan panjang PGRI untuk para guru, doaen dan tenaga kependidikan di Indonesia," ujar Unifah.
Diakui, selama ini guru, dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga, dengan adanya BSU ini tentu merupakan respon yang sangat baik dari pemerintah untuk kesejahteraan mereka.
Selain itu, Unifah juga berharap agar ke depannya pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan non-PNS ini memproleh kejelasan statusnya dalam rekruitmen ASN reguler maupun PPPK tanpa membedakan status administrasi.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa penyaluran BSU itu merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah untuk semua jasa guru-guru non-PNS dalam menjalankan roda pendidikan di masa krisis pandemi Covid-19.
Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang, yakni 162.277 dosen pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Kemudian, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.
Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS baik di sekolah negeri maupun swasta. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai lebih dari Rp3,6 triliun. (pro)
