TANA PASER - Kabupaten Paser rupanya masih dalam kategori tinggi, untuk lndikator Kerawanan Pemilu (IKP). Bahkan urutan ke-35 dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ini, dengan kategori rawan level 5.
Hal ini yang diungkapkan Kasubbid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Paser Achmad Hartono, saat rapat koordinasi kesiapan Pilkada serentak bersama penyelenggara dan seluruh stakeholder. Meskipun tingkat kerawanan masih tinggi, partisipasi pemilih di pemilu cukup tinggi sebesar 74,35 persen pada Pilkada 2015 terakhir. Lebih tinggi dibandingkan Samarinda dan Balikpapan untuk di Kaltim
"Target pemilu kali ini 77 persen, jika melihat Pilgub 2018 lalu kita cukup rendah yaitu hanya 54 persen, namun di Pilpres naik jadi 82 persen," kata Hartono, Senin (23/11).
Bahkan beber Hartono, dari data Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) Polri 2019 lalu, dari 34 provinsi, Kaltim secara keseluruhan masih masuk kategori sangat rawan.
Wakil Bupati Paser Kaharuddin menyampaikan pemilihan tinggal 16 hari lagi. Tantangan tahun ini ada dua tujuan. Selain sukses dalam penyelenggara pesta demokrasi, penyelenggara juga diharapkan adanya peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan.
Kedekatan para calon dengan masyarakat bisa menjadi salah satu pemicu peningkatan partisipasi ini.
Selain itu pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pendemi ini berbeda dengan kegiatan sama sebelumnya, dan ini yang pertama kali terjadi.
"Oleh karena itu, perlu strategi dan sinergiritas yang tidak kaku oleh semua penyelenggara. Mari kita sama-sama saling membuka diri, mari berkolaborasi dengan seua elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemangku kepentingan lainnya," pesan Wabup.
Ketua KPU Paser Abdul Qayyim Rasyid mengatakan agenda terdekat KPU ialah segera melantik kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang jumlahnya sekitar 5 ribu, dari jumlah 644 tempat pemungutan suara (TPS). Dari jumlah itu semua juga harus di rapid test berdasarkan standar protokol kesehatan dari KPU RI.
Jika ada yang reaktif, maka harus dilanjutkan tes swab. Untuk penganggaran alat tesnya, semua diserahkan ke Satgas Covid-19 Paser.
"Begitu juga untuk pengadaan semua logistik KPU. Semua di lelang oleh KPu provinsi dan pusat. Kami hanya tinggal terima barang," terang Qayyim. (Adv/jib)
