TANA PASER - Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Paser 2021 telah diserahkan Pemkab Paser ke DPRD Paser. Dari draft yang diberikan, Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) menginformasikan bahwa bakal ada kekurangan anggaran di tahun depan dibanding tahun ini. Nilainya cukup fantastis, mencapai Rp 173 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) Paser Muksin mengatakan kekurangan itu berasal dari dana bagi hasil (DBH) yang dipotong pusat. Sehingga ini akan berdampak ke masing-masing anggaran OPD yang siap-siap akan dipotong.
"Proyeksi pendapatan yang kita tuangkan di KUA-PPAS tadi sekitar Rp 1,5 triliun. Ini belum termasuk Bankeu Provinsi dan dana alokasi khusus," kata Muksin, Rabu (11/11).
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi menerima draft tersebut bersama wakil ketua Fadly Imawan dan Abdullah, Wahyudi mengatakan sisa batas pengesahan APBD 2021 ini tinggal tiga pekan. DPRD Paser akan bergerak cepat membahas ini sebelum dibentuk menjadi nota keuangan dan disahkan menjadi Perda di akhir November.
Melihat pengurangan DBH dari pusat, Wahyudi berharap instansi di daerah perlu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga tidak selalu berharap anggaran DBH. Melalui tiga komisi di DPRD, Wahyudi akan memerintahkan agar merumuskan potensi PAD mana yang bisa digenjot di tahun 2021 bersama instansi terkait.
"Saat ini kenaikan PAD kita tidak terlalu signifikan, perlu inovasi dan kerja keras seluruh pihak untuk meningkatkannya," urai politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (Adv/jib)
