TANA PASER - Para pengurus pengurus cabang (Pengcab) olahraga Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Paser mengeluhkan masih adanya hutang kegiatan Askab PSSI, yaitu anggaran Pra-Porprov 2018 pada Februari di Kutai Kartanegara, yang belum terbayarkan sebanyak Rp 91 juta ke pihak ketiga. Hal ini disampaikan mereka saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Paser.l
Ketua Askab PSSI Paser Jumriansyah Talib mengatakan hutang tersebut harusnya bisa dibayarkan pada APBD 2018 melalui Koni Paser. Namun tidak kunjung dibayarkan dan dianggarkan sampai 2020 ini.
"Kita harapkan DPRD dan Pemkab Paser bisa menganggarkan ini," kata Jumri, Selasa (27/10).
Ketua komisi II DPRD Paser Rahmadi berharap pada APBD selanjutnya, bisa dianggarkan kekurangan pembayaran oleh Askab PSSI. Bisa juga melalui opsi mencari dukungan dana dari pihak ketiga atau CSR.
Dia juga akan segera memanggil lagi seluruh pimpinan dari pihak pengcab, Koni dan Disporpar. Agar di tiap tahun anggaran, semuanya selaras dan tidak ada perbedaan visi misi untuk olahraga.
"Dari tubuh organisasinya yang terpenting, semua harus saling koordinasi dan saling dukung. Karena ini demi kemajuan olahraga Paser," sebut politikus partai Golkar itu.
Anggota komisi II DPRD lainnya Lamaluddin juga berharap ke depan, anggaran yang dikucurkan Disporpar Paser ke Koni, bisa langsung saja diserahkan ke masing-masing Pengcab. Sehingga tidak ada lagi miss komunikasi atau pun perbedaan pendapat.
Kabid Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) Paser Syarif Rakhmadani mengatakan untuk permasalahan seperti ini, Disporpar tidak ada kewenangan mengganti. Ini seharusnya diselesaikan antara pengcab dan Koni. Menurutnya jika koordinasi kedua organisasi tersebut terjalin baik, tidak akan terjadi hutang seperti ini.
"Kami akan tetap carikan solusinya. Tidak bisa dianggarkan ke kegiatan kami. Kalau pun bisa, harus ada review dari inspektorat dulu," jelas Syarif.
Ketua Koni Paser Toto Sumardiono mengatakan saat proses usulan anggaran diajukan oleh PSSI Paser, kepengurusan baru belum ada surat keputusan (SK). Sehingga Koni tidak berani mencairkan usulan anggaran tersebut. Saat Porprov 2018 di Kutai Timur, Koni Paser mengurus 30 pengcab yang tampil dengan dana Rp 2,5 miliar. Dana itu pun masih kurang dan Koni harus menombok.
"Kekurangan ini kita baru tahu sekarang. Sampai hari ini kami tidak ada anggaran juga," terang Toto. (Adv/jib)
