TANJUNG SELOR - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kalimantan Utara (Kaltara) banyak mendapat respons positif dari masyarakat. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Karena itu, sangat diharapkan program ini dapat menghadirkan keswadayaan masyarakat untuk bahu membahu dan gotong royong. Hal ini terlihat, ketika dilakukan perbaikan rumah yang dibagi berdasarkan kelompok penerima. “Bantuan rehab rumah itu sendiri secara teknis dikerjakan secara swadaya. Meskipun usulan perbaikan ini diterima secara by name by address, namun pada pengerjaannya dilakukan secara berkelompok. Ini bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membangun rasa kebersamaan,” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umun Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Muhammad Fadly, pada Respons Kaltara edisi 93, Kamis (10/9).

Ia mengungkapkan, program itu digulirkan sejak 2017. Dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Kaltara telah mengucurkan sebanyak Rp 25 miliar untuk merehab 1.677 unit rumah. Target untuk Kaltara sendiri berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 10 ribu rumah. “Hingga saat ini sudah 13.898 unit rumah sudah direhab. Ini hasil kolaborasi Pemprov Kaltara dengan Kementerian PUPR melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltara,” jelas Fadly.

Kaur Teknis Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltara, Nasir Hakim mengungkapkan pemetaan yang dilakukan saat ini sangat berfokus di wilayah perbatasan. Bulungan sendiri dilakukan sejak 2016 hingga 2020.

Diinformasikannya juga, dari 2016 sampai 2020, total anggaran untuk program BSPS di Kaltara mencapai Rp 218,69 miliar. Dimana, dari APBN sejumlah Rp 194,85 miliar untuk 12.222 rumah, sementara APBD Rp 23,83 miliar untuk 1.676 rumah. Sehingga total ada 13.989 rumah warga yang telah dibantuk rehab sejak 5 tahun terakhir. “Dalam mempercepat realisasi program BSPS di Kaltara, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dari DPUPR-Perkim memperbanyak kunjungan lapangan ke lokasi dimana bantuan rehab akan diberikan,” jelas Nasir.

Berdasarkan informasi dari fasilitator di lapangan, program BSPS saat ini tengah dikebut. Hingga awal September 2020, BSPS-APBD maupun BSPS-APBN fisiknya sudah berjalan diatas 50 persen. “Sempat slowdown 4 bulan lalu, akibat adanya pandemi, dimana sejumlah daerah membatasi akses masuk untuk pencegahan Covid-19 sehingga prosesnya melambat,” ulasnya.

“Percepatannya baru dimulai awal Agustus lalu. Kita percepat dengan memperbanyak kunjungan dari rumah ke rumah,” imbuhnya. Pelaksanaan program BSPS pun tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.(humas/pro)