PENAJAM- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Pelabuhan Benuo Taka salah satu sektor potensi PAD yang belum digarap maksimal.
Karena masih ada potensi retribusi yang belum memiliki payung hukum. Sehingga Dinas Perhubungan (Dishub) PPU belum melakukan pungutan retribusi khususnya bongkar barang dari luar PPU melalui Pelabuhan Benuo Taka. Karena saat ini, payung hukum hanya mengatur retribusi bongkar muat barang dari PPU yang hendak dibawa ke daerah lain.
Melihat beberapa potensi PAD di Pelabuhan Benuo Taka yang belum dimanfaatkan secara maksimal, DPRD PPU bernisiatif mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Bongkar Muat Barang dan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka.
“Salah satu Raperda inisiatif DPRD yang diajukan adalah pengelolaan bongkar muat barang dan jasa di Pelabuhan Benuo Taka. Raperda ini dirancang untuk meningkatkan PAD,” kata Ketua Pansus I DPRD PPU Sariman pada media ini, kemarin (24/8).
Raperda tentang Pengelolaan Bongkar Muat Barang dan Jasa di Pelabuhan Benuo Taka salah satu Raperda yang ditangani oleh Pansus I DPRD. “Raperda ini sementara kami bahas di Pansus. Ketika ini selesai pembahasan di tingkat Pansus, kemudian diparipurnakan untuk menjadi Perda,” terang Sariman.
Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU ini menekankan, retribusi bongkar muat CPO dan batu bara di pelabuhan yang berlokasi di Kawasan Industri Buluminung (KIB), Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam belum terlalu banyak menguntungkan daerah. Karena retribusi untuk CPO hanya Rp 20 ribu per ton dan batu bara Rp 15 ribu per ton.
“Pemerintah daerah sudah mengeluarkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan pelabuhan.Karena itu, postensi PAD-nya juga harus dimaksimalkan. Karena, sejak beroperasi tahun 2017, PAD-nya masih kecil. Laporan dinas terkait pada tahun lalu, PAD-nya hanya Rp 4,9 miliar,” tandasnya. (kad)
