BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

NASIONAL

Jumat, 11 September 2020 14:33
Mengembalikan Khitah ICJS
Prof. Dr. Agus Surono, SH, MH

PROKAL.CO,

RENCANA pembahasan RUU Kejaksaan sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (31/8). Salah satu alasan penting yang mendorong revisi UU Kejaksaan karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi, seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). Rencana perubahan itu utamanya terkait independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para jaksa.

Rencana revisi UU Kejaksaan dapat dimaknai dari beberapa sudut pandang. Dalam perspektif hukum acara pidana secara lebih khusus dan juga perspektif hukum secara lebih luas, sebagai salah satu tujuan negara hukum yang harus diwujudkan, harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mengembalikan fungsi dan makna sebenarnya dari Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) kepada khitahnya.

Terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis uraikan: pertama, soal hakekat dan esensi ICJS atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu sebagai upaya perwujudan konsep Negara hukum, kedua soal yang berkaitan dengan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai sub sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum yang diharapkan dalam konsep Negara hukum Indonesia, ketiga bagaimana solusi kedepan untuk mengembalikan hakikat fungsi kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana dalam bingkai kekuasaan kehakiman.

Adanya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diamandemen terakhir, membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (judicative power). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Memperhatikan dinamika perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang yang baru.

ICJS dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Hakim, dan ditambah KPK. Kelima lembaga penegak hukum tersebut dalam praktiknya sangat saling mempengaruhi hasil dari proses penegakan hukum dalam perkara pidana, baik pidana umum maupun tindak pidana khusus, termasuk dalam penanganan perkara korupsi.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 09 Februari 2021 10:01

KSPN dan KSBSI Soal Kasus BPJAMSOSTEK, Begini Tanggapan Sarbumusi..

JAKARTA –   Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap…

Kamis, 17 Desember 2020 22:49

Industri Sawit Mampu Bertahan Ditengah Pandemi COVID-19, Eddy : "Tahun 2021 Tantangan Semakin Besar"

BALIKPAPAN - Ditengah kondisi sulit menghadapi pandemi COVID-19, pengelolaan industri…

Selasa, 03 November 2020 09:23

Anggota Moge Pukuli TNI, Ahmad Sahroni; Arogan dan Sok Hebat di Jalan Harus Ditindak Tegas

JAKARTA: Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai…

Jumat, 11 September 2020 14:33

Mengembalikan Khitah ICJS

RENCANA pembahasan RUU Kejaksaan sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16…

Minggu, 26 Juli 2020 18:53

PGRI Putuskan Tidak Bergabung POP

JAKARTA--Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memutuskan bahwa tidak bergabung dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers