BALIKPAPAN – Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Gabungan Naspehando (Nasdem, PPP Hanura, Perindo) menyoroti nota penjelasan penggunaan APBD 2019. Terkait penekanan pada pendapatan asli daerah (PAD) terutama sektor retribusi parkir dan pasar.
Bendahara Fraksi Gabungan Naspehando Capt Hatta Umar menyebutkan, kedua sektor ini memiliki potensi PAD besar. Namun sayang belum dikelola maksimal. Hal ini jadi penekanan dari fraksi gabungan. “Kami melihat realita di lapangan masih ada kantong-kantong parkir yang pengelolaannya tidak masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Selain itu, fraksi gabungan berharap adanya pengoptimalan anggaran. Caranya dengan percepatan realisasi anggaran pada pos belanja dan pembiayaan yang sudah memenuhi syarat untuk dibiayai. “Melihat jumlah Silpa 2019 masih tersisa sebesar Rp 323 miliar,” ucapnya.
Sementrara itu, fraksi gabungan memberi catatan terutama pada masalah banjir yang sudah menjadi momok masyarakat. Menurutnya untuk masalah ini perlu keseriusan dalam penanganan dan alokasi anggaran. “Alokasi anggaran berbanding lurus dengan realita titik banjir,” tuturnya.
Hatta mengungkapkan, pendidikan jadi polemik setiap tahun. Penyebab kurangnya ketersediaan sarana gedung sekolah tidak sebanding lurus dengan anak didik atau jumlah lulusan sekolah. “Butuh terobosan berupa pembangunan gedung atau tambah rombel, terutama SD dan SMP,” ujarnya.
Sedangkan untuk SMA, masalah kurang lebih sama. Pihaknya meminta Pemkot Balikpapan melakukan komunikasi intens dan serius dengan Pemprov Kaltim. “Cari solusi baik ketersediaan gedung baru atau rombel dengan jumlah kebutuhan,” ujarnya.
Terakhir bidang kesehatan yakni mendorong pembangunan rumah sakit umum daerah di Kecamatan Balikpapan Barat dan Kecamatan Balikpapan Timur. “Itu wujud tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” imbuhnya. Dua kecamatan itu sampai sekarang belum bisa merasakan fasilitas tersebut. (din/pro)
