BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Pemkot Balikpapan terkait masa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Di mana tahun depan akan segera berakhir. Salah satu masalah yang belum selesai penanggulangan banjir.
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sri Hana menyampaikan, pihaknya melihat sudah ada banyak hal yang dilakukan pemerintah kota dalam penanggulangan banjir. Namun menurutnya, saat ini sama-sama bisa terlihat dan terasa penanganan ini masih jauh dari harapan.
Dia menyadari masalah berada pada keterbatasan dana dan pembebasan lahan. Sehingga pihaknya meminta Pemkot Balikpapan bisa melakukan evaluasi bersama. “Kami minta evaluasi bersama soal penanggulangan banjir agar ada langkah konkret di masa yang tersisa,” bebernya.
Selain masalah banjir, fraksi ini dalam rapat paripurna menyampaikan permasalahan longsor berapa waktu terakhir di Kota Minyak. Apalagi memasuki musim penghujan, ada hal yang tidak bisa diprediksi. Terutama anomali cuaca ekstrem membahayakan masyarakat yang berada di perbukitan. “Kami menyarankan dan meminta pemkot terutama OPD terkait segera melakukan tindak lanjut pada daerah longsor dan pencegahan di titik rawan longsor,” ungkapnya. Pihaknya turut menyinggung permasalahan PPDB setiap tahun masih meninggalkan persoalan.
Menurutnya dasar masalah karena jumlah lulusan yang lebih besar dari kapasitas yang ada di sekolah negeri. “Kami memberi saran setiap perencanaan pembangunan sekolah sebaiknya dengan pola sekolah terpadu,” ungkapnya. Masyarakat hanya fokus mendaftar ke sekolah negeri dan kurang minat ke swasta karena satu hal.
Berasal dari faktor mahalnya biaya sekolah swasta. Pihaknya meminta Pemkot Balikpapan memberi bantuan kepada sekolah swasta. Bisa berbentuk bansos, hibah, atau rehabilitasi gedung. “Sehingga semua itu dapat mengurangi biaya pendidikan swasta. Sekaligus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan,” tuturnya.
Soal pandangan umum laporan APBD 2019, Fraksi Demokrat menyoroti penerimaan beberapa retribusi daerah yang tidak tercapai. Di antaranya retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, hingga pengujian kendaraan bermotor. “Kami meminta penjelasan penyebab mengapa tidak bisa tercapai, kendala dan upaya yang akan dilakukan,” tutupnya. (din/pro)
