BALIKPAPAN – Suara lantang menyuarakan masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) juga dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar. Alwi Al Qadri mewakili fraksi mengatakan, masalah PPDB ibarat momok yang menakutkan bagi orangtua siswa setiap tahun ajaran baru.
“Kepastian anak mereka bisa mengecap pendidikan di sekolah negeri terasa patah arang, seakan-akan pemerintah membiarkan persoalan,” ujar Bendahara Fraksi Partai Golkar tersebut. Selama ini berdalih kelas tidak cukup atau fasilitas sekolah terbatas. Lebih lanjut, masyarakat setiap tahun resah dan bimbang soal PPDB.
“Padahal seharusnya pemerintah hadir memberikan kepastian pendidikan yang layak. Sampai kapan masalah ini berakhir,” ungkapnya.
Sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang mengatur tentang fasilitas pendidikan. “Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu tanpa diskriminasi,” sebutnya. Dia berpendapat, alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD seharusnya bisa menyelesaikan masalah pendidikan.
Termasuk persoalan PPDB yang saban tahun terjadi terus menerus. “Kami berharap wali kota mengevaluasi kinerja Disdikbud yang sampai saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan,” katanya. Pihaknya mendukung penuh wali kota dalam mengambil kebijakan strategis.
Misalnya silakan melelang jabatan kepala OPD terkait, jika tidak sanggup menyelesaikan masalah tersebut. “Perlu ketegasan dalam hal penyelesaian ini kepada OPD terkait,” tegasnya. Kemudian mencari orang yang punya integritas berdedikasi. Mampu dan sanggup menyelesaikan persoalan tersebut. (din/pro)
