BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar menyoroti pengelolaan PDAM Tirta Manggar yang belum terlihat kontribusinya secara optimal. Begitu pula dengan kontribusi dari Perusda Balikpapan. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas nota penjelasan wali kota terkait penggunaan APBD 2019.
Alwi Al Qadri mewakili Fraksi Partai Golkar menjelaskan, tercatat laba hanya sebesar 13 persen dari omzet PDAM 2019 sebesar Rp 232 miliar. Padahal jika mengacu pada pengelolaan PDAM secara profesional, maka seharusnya laba yang didapat sekitar 25-30 persen dari omzet.
“Contoh PDAM Surabaya dengan omzet Rp 780 miliar dan laba bersih Rp 280 miliar atau setara 35 persen dari omzet,” ujarnya. Apabila PDAM dikelola profesional maka PAD dari pdam akan mengikat signifikan. Berdasarkan Perda Nomor 3/2008 tentang PDAM, penggunaan laba PDAM untuk dana APBD Balikpapan sebesar 55 persen.
“Dalam hitungan kami, seharusnya bukan Rp 16 miliar yang disetorkan tapi Rp 38 miliar. Sekali lagi jika PDAM Tirta Manggar dikelola dengan profesional,” sebutnya. Fraksi Golkar melihat ada yang keliru dari pengelolaan PDAM, mengapa laba hanya sekitar 13 persen.
Pihaknya berharap wali kota bisa mengevaluasi kinerja manajemen PDAM dan Perusda Balikpapan. “Kami berharap wali kota bisa evaluasi kinerja Perusda yang sampai saat ini belum ada kepastian menghasilkan profit atau tidak,” jelasnya. Rapat paripurna ini berjalan secara virtual menggunakan video conference.
Rencananya sebagai tindak lanjut dari pandangan umum, DPRD Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna pada Jumat (3/7). Dengan agenda mendengar jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi. (din/adv/pro)
