BALIKPAPAN – Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota negara (IKN), seharusnya sudah ada infrastruktur yang mendukung. Termasuk tersedianya fasilitas pendidikan yang kenyataannya masih kurang. Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, salah satu contohnya yakni keinginan masyarakat yang meminta pembangunan SMK 7.
Hal ini disampaikan saat musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang) Balikpapan beberapa waktu lalu. Abdulloh menyinggung soal ketersediaan anggaran tahun lalu sebesar Rp 90 miliar. Namun juga belum bisa mewujudkan pembangunan SMK 7 tersebut.
“Padahal sudah ada DED sejak 2016 dan sudah dibebaskan lahan untuk SMK 7,” ucapnya. Namun saat ada peralihan kewenangan terkait pendidikan ke tingkat provinsi, kabar pembangunan ini seakan hilang dan tidak ada kelanjutan.
Menurutnya padahal tinggal membangun saja, tapi sampai hari ini belum ada bentuknya. “Hanya Wacana akan dibantu. Tapi belum ada hasil, tidak seperti yang disampaikan,” imbuhnya. Dia berharap, anggaran dari Pemprov Kaltim tidak hanya untuk pembangunan lingkungan.
“Apalagi untuk pembangunan yang kecil-kecil dan sebenarnya sudah bisa diback up APBD Balikpapan,” sebutnya. Dia menambahkan, jangan sampai terjadi overlap, anggaran menumpuk di satu tempat yang sama. Baik dari anggaran APBD Balikpapan dan Kaltim.
Melainkan mengajukan anggaran untuk Balikpapan fokus kepada proyek yag penting dengan anggaran besar dan prioritas. Contoh Sungai Ampal untuk mengurangi banjir atau pembangunan SMK 7. “Padahal sekolah ini mungkin sudah bisa terwujud dengan Rp 90 miliar yang lalu,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia meminta agar ada perhatian dan andil dari DPRD Kaltim Dapil Balikpapan untuk memperjuangkan pembangunan SMK 7. Sehingga rencana pembangunan sekolah ini lebih diperhatikan. Sementara pembangunan lingkungan bisa dilaksanakan oleh Balikpapan saja. (din/pro)
