BALIKPAPAN- Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi 2, 3 dan 4 (Samboja - Simpang Jembatan Mahkota 2) resmi memberlakukan tarif pada 14 Juni 2020 lalu. Ini diberlakukan setelah memasuki masa uji coba tanpa tarif selama 6 bulan.
Jalan bebas hambatan sepanjang 97,99 km pertama di Pulau Kalimantan ini telah resmi beroperasi guna menyokong kebangkitan ekonomi masyarakat.
Namun sejak diberlakukannya tarif, muncul berbagai opini mengeluhkan mahalnya tarif tol tersebut hingga desakan untuk penurunan tarif bahkan permintaan untuk pembebasan tarif.
Menengok ke belakang, pembangunan tol di Ibu Kota Baru ini bukan tanpa hambatan, mulai dari terkendala pembebasan lahan hingga pembengkakakn biaya yang membuat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dalam hal ini PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS) putar otak agar pembangunan rampung sesuai target.
PT JBS sendiri berinvestasi pada Seksi II, III, dan IV. Sementara pemerintah mengerjakan Seksi I dan V dengan total sepanjang 33,11 km dengan sekema _viability gap fund_ (VGF).
Direktur Keuangan dan Administrasi PT JBS Adik Suprianto menuturkan, mulanya biaya pembangunan Seksi II, III, dan IV sebesar Rp 10 triliun, namun belakangan meningkat dikarenakan kondisi medan yang tanahnya lunak, sehingga harus dilakukan pengerasan jalan berkali-kali dan menyebabkan tambahan investasi untuk mengatasi hal itu.
"Setelah beroperasi juga bukan tanpa risiko. Risiko yang dihadapi dalam investasi infrastruktur yang tingkat pengembaliannya memerlukan jangka waktu yang panjang seperti jalan tol adalah arus kas operasi negatif yang disebabkan hasil pendapatan tol tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional dan bunga pinjaman. Kondisi ini biasanya berlangsung di 5-7 tahun pertama tergantung jumlah kendaraan yang lewat.," tutur Adik Suprianto saat dihubungi.
Adik menambahkan, sebagaimana disyaratkan dalam Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), biaya pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda adalah minimum 30% dari ekuitas yang berasal dari para pemegang saham, dan 70% dari pinjaman dari kreditur.
"Dengan kondisi asumsi lalu lintas harian di awal beroperasi adalah sekitar 10.000 kendaraan saja dan masa konsesi yang 40-45 tahun serta adanya tambahan investasi BUJT karena kondisi tanah lunak, maka jika tarif Rp.1.000/Km untuk kendaraan Golongan I, tingkat pengembalian investasinya tidak mungkin sesuai dengan rencana yang tertuang dalam PPJT," terangnya.
Di sisi lain, keberadaan Jalan Tol Balsam memberikan multiplier effect bagi Kalimantan Timur dan masyarakat pada umumnya. Mulai dari efisiensi transportasi yang memangkas waktu tempuh, konsumsi bbm dan biaya pemeliharaan kendaraan, pengembangan kawasan pemukiman baru di sekitar jalan tol, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban APBN untuk pembangunan jalan tol serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran PBB dan pajak reklame.
”Meskipun dengan berbagai risiko yang sangat tinggi bagi BUJT untuk merampungkan proyek ini, Jasa Marga tetap berkomitmen menyelesaikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda tepat waktu agar dapat mendukung konektivitas di Ibu Kota Negara baru sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah,” tegasnya.
Sebagai informasi, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi II, III, dan IV sepanjang 64,87 km telah diresmikan oleh Presiden Joko widodo pada tanggal 17 Desember 2019 dan mulai memasuki masa uji coba (beropasi tanpa tarif) pada 19 Desember 2019 pukul 06.00 WITA.
Keberadaan tol tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses serta mampu memicu pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan yang dilalui. (rin/pro)
