SAMARINDA- Mimik wajah Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah terlihat senang saat mengecek penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Batuah, Minggu (17/5).
Bupati mendatangi langsung guna memastikan dana Rp 600 ribu benar-benar diterima warga, tanpa potongan apapun.
“Alhamdulillah tersalurkan dengan baik. Jangan sampai ada dana yang disunat. Gunakan untuk beli sembako dan kebutuhan sehari-hari. Jangan buat beli telepon seluler atau kebutuhan konsumtif lainnya,” kata Edi ketika berdialog dengan warga penerima bantuan. Ikut mendampingi kunjungan bupati, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid dan anggota BPD.
BLT berasal dari dana desa (transfer pemerintah pusat), bentuknya tunai sebesar Rp 600 ribu. Diberikan sejak April, Mei, dan Juni nanti. Ada 90 warga Desa Batuah yang menerima BLT.
Masing-masing mendapat Rp 600 ribu selama tiga bulan. Kriteria penerima dana desa sudah baku di antaranya, tidak memiliki, usia lanjut, hingga korban PHK.
“Kami sangat transparan. Ada stiker penerima BLT yang dipasang di rumah warga. Kalau stiker dicopot, berarti tak menerima lagi. Penetapan penerima BLT melalui tahapan. Kami mendata bersama aparat kepolisian dan anggota Koramil. Setelah itu, dimusyawarahkan di tingkat desa. Masih ada lagi tim yang mengecek kebenaran data penerima BLT,” terang mantan wartawan Kaltim Post tersebut.
Dia menyatakan, tak bisa main-main. Jangan sampai ada anggapan penerima BLT adalah keluarga kepala desa atau ketua RT. Stiker menjadi penanda penerima BLT sebelum dikucurkan. Dari stiker tersebut, warga bisa mengecek kebenaran status penerima BLT. Jadi, tak ada yang ditutupi di sini. Silakan warga mengoreksi penerima BLT.
Sementara itu, setelah memastikan BLT tersalurkan dan tepat sasaran, bupati meninjau “PDAM” mini berkapasitas 48 kubik. Edi langsung memberikan apresiasi atas usaha Kades Batuah Abdul Rasyid dalam memastikan rakyatnya tidak kesulitan air bersih.
“Terima kasih Pak Kades telah membuat PDAM mini. Tolong Pak Kades, pastikan program ini ikut lomba desa, supaya desa yang lain tahu upaya Desa Batuah dalam mengatasi kebutuhan air bersih,” kata Bupati kepada Rasyid saat meninjau PDAM mini tersebut.
PDAM mini menjadi satu di antara empat program utama Rasyid begitu terpilih menjadi kades saat pilkades serentak, 16 Oktober 2019 lalu. Program menjadi percontohan, mampu melayani 40—48 KK. Selama ini warga mengeluarkan kocek Rp 80 ribu untuk satu tandon. Setiap bulan bisa menghabiskan lima tandon.
Pengeluaran rata-rata per bulan sebelum ada PDAM mini mencapai Rp 400 ribu. Sekarang hanya membayar Rp 50 ribu per bulan, digunakan untuk biaya perawatan dan gaji tenaga teknisi.
Pemantauan lapangan, ada grup WhatsApp beranggotakan warga yang memanfaatkan air tersebut. Segala keluhan dan masalah disampaikan di sana, mulai air tak mengalir hingga pipa bocor.
Biaya pembuatan sumur bor untuk PDAM mini mencapai Rp 50 juta, termasuk pengadaan tangki hingga pembeli mesin pendorong air (untuk disalurkan ke rumah warga). Instalasi pipa ke rumah, warga membayar Rp 500 ribu.
Program sudah berlangsung dua bulan, sebulan lagi diserahkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasukan desa. Nanti setiap rumah dipasang meteran air. Setelah itu pembayaran berdasar pemakaian air setiap KK atau rumah.
