BALIKPAPAN - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan bahwa pelaksanaan salat Idulfitri disarankan untuk tetap dilakukan di rumah. Namun, akan ada beberapa masjid dan musala yang nantinya tetap dibuka dengan beberapa syarat.
Hal ini disampaikan, usai tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 di Balikpapan mengadakan rapat bersama Kementerian Agama Balikpapan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia Balikpapan (DMIB), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dengan keputusan, masyarakat dapat melakukan ibadah sholat ied di daerah yang dianggap aman.
"Balikpapan belum masuk kategori zona hijau, jadi ibadah tetap di rumah. Tetapi untuk tetap memberikan kesempatan, maka dibuka ruang di daerah yang dianggap aman. Dengan catatan tidak direkomendasikan di lapangan," ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat press rilis tadi, Sabtu (16/5).
Selain itu, ada beberapa langkah yang diambil jika ibadah sholat ied dilakukan. Salah satunya, hanya melakukan sholat ied di masjid atau musholla yang memang berada dilingkungan tempat tinggal.
"Jadi hanya masjid dan musholla yang ada disekitar lingkungan saja. Untuk menghidari desak-desakan kendaraan juga," kata dia.
Rizal mengatakan, walaupun ibadah ini dilakukan, ada beberapa syarat lainnya yang harus diikuti. Yakni, perempuan dan anak-anak diimbau tidak melakukan salat Id.
"Jadi meraka, ibu-ibu dan anak-anak dianjurkan tetap dirumah saja ibadahnya," ucapnya.
Mengenai pelaksaannya salat Id ini nantinya akan tetap diterapkan protokol kesehatan penanganan covid-19. Meskipun jika masuk kategori aman, namun tetap harus diantisipasi penyebaran covid-19 ini.
"Nanti akan dilakukan absensi untuk memudahkan tracking. Dan juga untuk imam dan petugas akan dilakukan rapid test. Nanti juga ada pengukuran suhu, jika diatas 37,5 derajat maka dianjurkan untuk balik ke rumah. Ada indikasi demam dan batuk juga tetap di rumah," terangnya.
Ia menuturkan tim akan merumuskan daftar masjid yang akan melaksanakan sholat ied dan disesuaikan dengan kapasitas masjid, serta tetap jaga jarak. Tetapi, jika sebelum hal itu terlaksana ada kenaikan PDP, maka keputusan ini akan ditinjau ulang. (Rin)
