TANA PASER - Gabungan komisi DPRD Paser bersama dinas teknis terkait, Gugus Tugas Percepatan Penanangan Covid-19 Paser, menerima kedatangan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan gabungan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Paser, yang menyampaikan aspirasinya tentang penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah.
Hadir juga dalam rapat terbatas ini, Kapolres Paser AKBP Murwoto, Dandim 0904 Tanah Grogot Letkol Czi Widya Wijanarko, Kepala Kejaksaan Negeri Paser M Syarif, dan para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Selasa (5/5).
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan pertemuan rapat harus sesuai berjalan tertib, lancar, tidak saling sanggah, dan mengutamakan protokol kesehatan tentang physical distancing.
"Kita akan memberikan kesempatan seluruh OKP dan aliansi menyampaikan aspirasinya hari ini. Selanjutnya akan langsung di jawab oleh pihak pemerintah dan gugus tugas," ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ketua DPD KNPI Paser Abdul Aziz menyampaikan sejumlah poin penting, diantaranya keterbukaan kucuran anggaran kepada masyarakat oleh pemerintah, status Paser sekarang apa dalam pembagian zona? Adanya percepatan realisasi kebijakan, dan perhatian untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi ini.
" Apakah ada tim evaluasi atau pengawasan anggaran. Kami ingin pemerintah daerah jujur. Dana desa juga wajib disalurkan. Ini perlu di awasi. Sudah kah ada pengawasan oleh pemerintah daerah," kata Aziz.
Ditutupnya beberapa pasar desa di sejumlah kecamatan, juga menjadi pertanyaan aliansi gabungan itu. Serta sampai mana bantuan langsung tunai (BLT) di desa progressnya.
Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Hulaimi, khusus untuk BLT di desa masih proses pendataan. Ini dilakukan musyawarah di tingkat desa. Para kepala desa (Kades) juga telah diminta untuk mendata siapa saja penerima BLT.
" Ada 32.000 Kepala Keluarga (KK) data masuk di Dinas Sosial (Dinsos), ditengah jalan ada kebijakan dari Kementerian Desa, bahwa dana desa harus dialihkan ke BLT. Data di Dinsos pun akhirnya ditarik, dan diverifikasi kembali yang mana penerima di luar BLT. Kita bekerjasama dengan Bank BRI ialah agar penyaluran bisa lebih cepat dan efisiensi. Termasuk biaya distribusi," terang pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Paser itu.
Kepala Dinsos Paser Hairul Saleh menerangkan bantuan sosial (bansos) dari Pemkab Paser kenapa dipilih melalui pola Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Karena ini cara paling mudah penyalurannya dibanding bantuan langsung membagi sembako.
"Kita hanya sekali kerja. Dan bulan berikutnya tidak perlu lagi penyerahan, karena data penerima sudah ada di BRI dan langsung masuk rekening. Ada pihak Kejaksaan Negeri Paser juga yang telah mengawasi dana Covid-19 ini sesuai MoU atau kerjasama mulai pekan lalu," kata Saleh.
Total penerima bantuan dari sebelumnya 20.673 KK, kini bertambah menjadi 21.964 KK, di Kelurahan Tanah Grogot ada penambahan sekitar 900 KK. Data ini akan kita usulkan untuk diterbitkannya Surat Keputusan Bupati. Dinsos sendiri pun tidak pernah memegang uang bantuan ini, hanya sebagai pihak yang mengusulkan, dan penyalurannya melalui Bank BRI.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Paser Amir Faisol menerangkan untuk anggaran yang masuk ke dinasnya sudah 3 tahap, pertama Rp 309 juta untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan lainnya. Tahap kedua Rp 447 juta untuk operasional isolasi Orang Dalam Pemantauan (ODP), petugas medis, dan pengadaan rapid test serta APD.
" Sedangkan tahap ketiga Rp 1,7 miliar, untuk isolasi ODP di semua titik kecamatan, beli APD, penjemputan dan pemulangan ODD. Ada 3 anak dari pasien positif yang baru saja kita antarkan ke Desa Muara Telake, Long Kali. Anak ini lusianya masih 9 bulan, 2 tahun dan 11 bulan. Bapa ibunya dinyatakan positif dan harus isolasi di RSUD Panglima Sebaya," jelas Amir. (Adv/jib)
