BALIKPAPAN–Komisi X DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/4). Hasilnya, pemerintah daerah (pemda) dimungkinkan memberikan hibah kepada lembaga pendidikan. Jadi angin segar bagi lembaga yang terdampak wabah corona.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, hasil RDP, pemda diperbolehkan memberikan hibah kepada institusi pendidikan di wilayahnya sesuai kewenangannya. Selain pemprov, pemerintah kabupaten/kota juga dimungkinkan memberikan hibah kepada perguruan tinggi maupun sekolah di daerah masing-masing.
Hetifah yang memimpin RDP itu menyatakan, Kemendikbud dan Kemendagri perlu melakukan sosialisasi secara intensif. Selain itu, perlu pendampingan terkait hal itu kepada pemda.
“Perlu adanya kejelasan regulasi terkait besarnya anggaran dan wewenang pemda. Di lapangan, ada perbedaan penafsiran terkait definisi hibah pendidikan di antara Kemendikbud, Kemendagri, perguruan tinggi, dan SMA/SMK,” paparnya kepada Kaltim Post kemarin (29/5).
Wakil ketua umum Golkar itu menambahkan, perguruan tinggi di dalam aturan termasuk dalam wewenang pemerintah pusat. “Dua hal ini mengakibatkan pemda khawatir menyalahi wewenang mengalokasikan dana hibah pendidikan. Jadi, sosialisasi penting agar bantuan hibah lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak melahirkan permasalahan hukum,” jelas Hetifah.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim itu mengusulkan penyesuaian hibah pendidikan terkait dampak pandemi Covid-19. “Kami mendorong pemerintah pusat membuat terobosan dan langkah-langkah afirmatif sesuai perundang-undangan. Saya rasa sangat berguna membantu penyelenggaraan pendidikan terutama bagi lembaga pendidikan swasta,” tuturnya.
Adapun hibah itu bisa diberikan ke perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), SD, SMP, SMA, dan SMK. (rom/dra/k16)
