Perlu Solusi Atasi PAD yang Tak Tercapai

- Senin, 13 April 2020 | 00:01 WIB

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan terus melakukan pembahasan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, saat ini Pemkot Balikpapan masih melakukan perhitungan konsekuensi jika melakukan karantina wilayah maupun parsial.

“Kita perlu hitung betul-betul, bantuan sosial mana yang bisa diberikan,” sebutnya. menurutnya perhitungan harus cermat terkait berapa jumlah yang terdampak. Salah satu contoh karyawan yang terdampak, nantinya pada kondisi terburuk mereka harus dibiayai.

Kemudian berapa anggaran yang harus rasionalisasi serta kemampuan konsekuensi yang logis untuk kepentingan penanganan Covid-19. “Sebab harus mencari sumber anggaran terlebih dahulu. Apalagi anggaran ini bukan hanya untuk penanganan Covid-19, namun termasuk akibat yang muncul dari wabah ini,” bebernya.

Masalah lain yang tak kalah penting, akibat dari pandemi ini pendapatan daerah akan turun. Sehingga perlu evaluasi bagaimana menutupi pendapatan asli daerah (PAD) yang kemungkinan besar tidak tercapai. “Apalagi ada arahan dari pemerintah pusat, salah satunya untuk memangkas pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

Maka dari itu, gugus tunggas, tim anggaran, dan OPD terkait masih menghitung kebutuhan anggaran. Harus sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dan arahan dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.

Berapa besar nominal anggaran yang dimiliki jika terjadi hal seperti karantina wilayah atau parsial. “Secara undang-undang PSBB belum boleh dibiayai oleh APBD. Tapi kenyataannya, PSBB harus sudah dilakukan,” tutupnya. (din/pro)

Editor: Wawan-Wawan Lastiawan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X