BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan bersama dengan DPRD Kota Balikpapan, menyampaikan laporan pertanggung jawaban Wali Kota Tahun 2019. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang diadakan dalam bentuk video conference, Rabu (15/4).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan, pemerintah telah melakukan recofusing. Yaitu menyusun kebutuhan anggaran untuk penanganan selama adanya masa penyebaran Virus Corona.
"Kami telah menyusun kebutuhan anggaran pencegahan, penyebaran, dan pervepatan penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp 240,7 Miliar. Sesuai dengan peraturan Pemerintah pengganti perundang-undang Nomor 1 Tahun 2020, tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19, dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan stabilitas sistem keuangan," jelas Rizal.
Dari anggaran Rp 240,7 Miliar tersebut, akan dipergunakan dalam beberapa hal selama masa pandemi. Salah satunya yang akan didahulukan yaitu, untuk pengadaan APD Medis, pemeriksaan dan uji laboratorium, operasional tenaga medis, penyediaan ruang isolasi PDP, ruang observasi ODP, dan ruang pwrawatan PDP sebesar Rp 11,5 miliar.
"Selain itu penanganan kesehatan sebesar Rp 86,3 miliar, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 69,1 miliar kebijakan keringanan pembayaran dan penghapusan denda pajak dan retribusi daerah senilai Rp 44,7 miliar, sosial safety net yang terdiri dari bantuan bahan pokok sebesar Rp 334 ribu perpaket selama tiga bulan dengan total alokasi dana sebesar Rp 73,7 miliar," terangnya.
Ditengah hiruk-pikuk Covid-19 saat ini, Rizal juga mengingatkan, agar masyarakat juga waspada terhadap adanya demam berdarah dengue (DBD). Karena dilaporkan sampai bulan Maren 2020, jumlah kasus DBD sebanyak 359 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 4 orang. (rin/pro)
