Unsur Pimpinan DPRD Hadiri Musrenbang Kabupaten

- Senin, 30 Maret 2020 | 21:19 WIB
WAKILI RAKYAT: Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan Wakil ketua Abdullah (baju hitam), mewakili legislatif hadir langsung di Musrenbang Kabupaten di kantor Bappedalitbang Paser, Senin (30/3).
WAKILI RAKYAT: Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dan Wakil ketua Abdullah (baju hitam), mewakili legislatif hadir langsung di Musrenbang Kabupaten di kantor Bappedalitbang Paser, Senin (30/3).

TANA PASER - Menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser turut hadir dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dalam  rangka penyusunan dokumen RKPD tahun 2021 yang dihelat di Kantor Bapedalitbang Paser.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi didampingi Wakil ketua Abdullah, hadir langsung mewakili legislator lainnya, sementara dari anggota DPRD Kaltim dari Dapil Paser - PPU, Yenni Eviliana dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga turun langsung.

Dalam pemaparannya, Yudi, sapaan akrab Hendra Wahyudi menyampaikan sejumlah isu strategis dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD terhadap RKPD tahun 2021. Diantaranya Isu Strategis terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser, saat ini masih berada di posisi ke tujuh dengan nilai IPM 71,61, dari 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Sedangkan terkait pertumbuhan ekonomi Paser. Masih bergantung di sektor pertambangan. Di sektor  tingkat kemiskinan, Yudi menyebut  mengalami penurunan dari 2018 di angka 9,03 persen, dan  2019 turun jadi 8,95 persen. 

"Sementara berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang mengalami peningkatan mencapai angka 9,6 persen yang sebelumnya hanya 6,69 persen. Ini salah satunya inbas terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberpa perusahaan di Kabupaten Paser," kata Politikus PKB itu, Senin (30/3).

Terkait infrastruktur jalan, Yudi menilai meski telah mengalami peningkatan di beberapa ruas jalan, namun Pemkab Paser masih perlu banyak perhatian terhadap ruas jalan lain yang masih mengalami kerusakan.

Dari total panjang jalan keseluruhan di Paser sekitar 1.005 kilometer, kondisinya yang status baik baru 20,61 persen, kondisi sedang 2,87 persen, kondisi rusak ringan 37,69 persen, dan kondisi rusak berat 38,83 persen di tahun 2019. 

Untuk pokir, fokus DPRD ialah pemerintah lebih memperhatikan lagi disejumlah bidang, mulai dari infrastruktur wilayah (Praswil), bidang perekonomian, bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintah.

Terpisah, anggota DPRD Paser lainnya dari gabungan komisi, juga turut memantau jalannya musrenbang melalui streaming. Yakni Hendrawan Putra, Ikhwan Antasari, Muhammad Saleh, Supian, Lamaluddin, Hamransyah dan Edwin Santoso di Ruang Arsip Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser.

Ketua komisi III Edwin Santoso menyampaikan aspirasinya melalui streaming, agar pemerintah daerah fokus penuntasan persoalan daerah atau isu strategis 

"Kita semua perlu mempedomani kembali sebuah filosofi perencanaan pembangunan, bahwa pagu digunakan sebesar besarnya untuk kebutuhan penyelesaian permasalah-permasalah daerah atau isu strategis dulu. Jika masih ada sisa, barulah dipergunakan untuk daya saing. Jika ini kita lakukan kami yakin daerah ini akan tumbuh lebih pesat lagi," kata Edwin. (Adv/jib)

Editor: Wawan-Wawan Lastiawan

Tags

Rekomendasi

Terkini

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB

Stadion Batakan Segera Dilengkapi Lapangan Latihan

Selasa, 23 April 2024 | 13:22 WIB

BPKAD Proses Hibah Lahan Perum Bumi Sempaja

Selasa, 23 April 2024 | 10:00 WIB

SIC Bersedia Biayai Waterfront City

Selasa, 23 April 2024 | 08:30 WIB

Lima SPBU di Kutai Barat Wajibkan QR Barcode

Senin, 22 April 2024 | 20:00 WIB
X