TANA PASER - DPRD Kabupaten Paser menggelar dua agenda rapat paripurna, yakni penyampaian hasil reses anggota DPRD Kabupaten Paser sebagai bahan pokok pikiran (pokir) DPRD, dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Paser tahun 2021.
Serta rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser tahun anggaran 2019.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi dua Wakil ketua yakni Fadly Imawan dan Abdullah. Sementara dari Pemkab Paser dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya, hadir juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Ina Rosana, Kepala Bappedalitbang Muksin, Kepala BKAD Abdul Kadir, dan Sekretaris Bapenda Paser Wagimin. Hadir juga Forkopimda Paser yakni Kapolres Paser AKBP Murwoto dan Dandim 0904/Tanah Grogot Letkol Czi Widya Wijanarko.
Sekretariat DPRD sengaja memanggil sedikit undangan, ini demi pencegahan penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Paser.
Agenda paripurna pun dipersingkat, namun tidak mengurangi dan melanggar tata tertib dalam paripurna.
Hamransyah, mewakili anggota DPRD Paser menyampaikan pemaparan pokir DPRD Paser. Berdasarkan hasil reses sebagai bahan perumusan kegiatan, yang telah ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Diantaranya sejumlah isu strategis, seperti isu Indek Pembangunan Manusia (IPM), isu pertumbuhan ekonomi Paser, isu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, infrastruktur jalan.
" Untuk isu infrastruktur jalan ini, dapat digambarkan kondisi infrastruktur dari beberapa analisis. Mulai dari panjang jalan 1.005, 19 kilometer, dengan kondisi baik baru 20,61 persen di seluruh Paser, kondisi sedang 2,87 persen, kondisi rusak ringan 37,69 persen, dan kondisi rusak berat 38,83 persen," tutur Politikus Partai Gerindra itu, Senin (23/3).
Dari beberapa isu strategis ini, DPRD Paser menyimpulkannya ke dalam pokir, meliputi bidang infrastruktur wilayah (Praswil), bidang perekonomian, bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintah.
Menyampaikan sambutan Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi, Katsul Wijaya mengatakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 merupakan tahun keempat pemerintahan dan substansi atau materinya mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser periode 2016–2021.
Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang dikenal dengan 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu Pertama, Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas perdesaan; Kedua, Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan; Ketiga, Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan; Keempat, Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak;
Kelima, Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih; Keenam, Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik; Ketujuh, Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, serta Kedelapan, Peningkatan kinerja pelayanan publik.
Dengan 8 (delapan) program prioritas tersebut diharapkan kita sudah dapat melaksanakan pembangunan yang mudah-mudahan di akhir pemerintahan dapat tertangani secara paripurna.
"Laporan ini disusun dalam 2 (dua) buku, Buku pertama adalah naskah pidato yang merupakan pengantar laporan, dan buku kedua adalah materi laporan berupa gambaran hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran yakni Tahun Anggaran 2019," ujar Katsul. (Adv/jib)
