BREAKING NEWS | RAGAM | OLAHRAGA | KRIMINAL | NASIONAL | INTERNASIONAL | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Selasa, 10 Maret 2020 20:03
DPRD Usul Bentuk Pansus, Selesaikan Kemitraan Petanis Sawit dengan Perusahaan

Imbas Tidak Diterapkannya Perda Tata Niaga Sawit

TENGAHI MASALAH: DPRD Paser memfasilitasi aspirasi forum dan asosiasi petani kelapa sawit di Kabupaten Paser dengan pemerintah daerah, menghadirkan OPD terkait, Selasa (10/3).

PROKAL.CO, TANA PASER - Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) DPDR Kabupaten Paser, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para petani kelapa sawit, yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Paser, dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Paser.

Pertemuan ini dipimpin Ketua komisi III Edwin Santoso, didampingi wakil ketua Basri Mansur, dan anggota lainnya, Eva Sanjaya, Ahmad Rafi'i, Budi Santoso, Fatur Rahman, dan sempat juga hadir anggota komisi I, Hamransyah.

Sementara dari pemerintah daerah, hadir dinas terkait dan dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Ina Rosana.

Sempat terjadi ketegangan di awal rapat, karena kemarahan petani imbas tidak diterapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2018, tentang tata niaga dan pembatasan angkutan buah sawit. Namun akhirnya diredakan oleh para wakil rakyat.

Ketua FPKS Paser Kanisius mengatakan berdasarkan hasil pertemuan RDP sebelumnya akhir tahun 2019. Bahwa target pemerintah ialah akan mendorong kemitraan para koperasi petani swadaya, dengan pihak pabrik kelapa sawit (PKS).

Namun hingga Maret 2020, dari janji awal di akhir Desember 2019, kemitraan itu belum juga terjalin. Hanya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

"Kami dari koperasi petani, sudah satu setengah tahun mengajukan kemitraan. Namun dari pihak perusahaan belum ada merespon. Padahal semua sudah siap, aturannya jelas. Kenapa tidak dilaksanakan. Di aturan, jika 6 bulan tidak dijalankan. Perusahaan harus diberi sanksi. Kami capek. Begitu juga pemerintah pastinya. Namun kebijakan ada di tangan pemerintah," kata Kanisius, Selasa (10/3).

Para asosiasi ini meminta DPRD Paser segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika tidak, harga sawit akan terus diatur oleh mafia sawit yang rantainya sangat sulit diputus. Dan berimbas pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang tidak mengikuti penetapan pemerintah. 

Sementara anggota DPRD Paser, Budi Santoso mengatakan sudah jelas MoU dilakukan pemerintah kepada PKS, namun kemitraan tidak juga terjalin. Padahal di Perda sudah diatur.

Jika masyarakat terus menjual buah ke loding ramp, ini tidak akan ada habisnya. Dia setuju jika harus segera dibentuk Pansus. Sembari mencari solusi untuk saat ini, agar kemitraan terjalin dan masyarakat bisa menjual buahnya ke pabrik sesuai penetapan.

"Jangan sampai masalah ini terus dilempar ke sana sini. Tidak ada habisnya. Perda sudah jelas. Tinggal ketegasan pemerintah mengarahkan perusahaan," ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Hal senada disampaikan Ahmad Rafi'i, menurutnya keberadaan loding ramp menjadi salah satu para petani swadaya khususnya terus menjerit.

Pengepul TBS ini kata dia tidak ada izinnya, dan dinas terkait yang mengatur Tera atau timbangan di loding, tidak ada di Paser dan hanya di Samarinda. Sehingga pengawasan sangat lemah.

"Mari jalan kan Perda ini bersama, dan stop loding. Kasian masyarakat yang hanya punya luasan kebun kecil, paling terkenda dampaknya. Pimpinan daerah jika memang peduli, panggil semua perusahaan agar menerapkan kemitraan. Butuh keberanian tegas melawan mafia sawit ini. Loding ramp ini keberadaannya juga merusak jalan dengan muatannya. Bagaimana pemerintah mengawasi perizinannya. Ini salah satu cara kita memangkas rantai mafia sawit," tegas Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Ina Rosana menjelaskan upaya pemerintah daerah menjalin kemitraan ini, salah satunya membentuk OPD khusus yakni Dinas Perkebunan dan Peternakan. Agar lebih fokus penanganan sawit.

Namun saat ini pimpinannya masih kosong dan akan segera dilelang. Kini yang telah dilakukan untuk kemitraan, ialah menggandeng pihak ketiga untuk kemitraan ini. Akhirnya terjalin dengan 2 koperasi di Kecamatan Kuaro.

Keseriusan pemerintah lainnya, yakni telah melakukan mediasi pada 7 Desember lalu dengan perusahaan, dan datang langsung ke kantor pusat di Balikpapan.

Setelah di inventarisir, permasalahannya cukup rumit. Perusahaan menyampaikan ada beberapa kekurangan dari data petani, yang membuat perusahaan belum bisa menjalin kemitraan. Salah satunya tidak adanya Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB). Legalitas lahan dan sertifikat.

"Kita akui tidak mudah menerapkan kemitraan ini. Namun pemerintah akan terus berupaya agar terjalin. Untuk keberadaan loding ramp, pemerintah tidak ada mengeluarkan izin. Petani juga diharapkan tidak membantu tumbuhnya loding, dengan tidak menjual TBS di sana. Pemerintah siap menertibkan jika seluruh stakeholder bersama-sama komitmen mendukung. Termasuk asosiasi petani, dan DPRD," tuturnya. (jib/pro/one) 


BACA JUGA

Kamis, 28 Mei 2020 10:19

SAWA dan HPM Salurkan Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan

BUSANG- PT Subur Abadi Wana Agung (SAWA) bersama PT Hamparan…

Jumat, 22 Mei 2020 13:09

PT EBL Salurkan Bantuan APD, Bantu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tangani Covid-19

SANGATTA— PT Etam Bersama Lestari (EBL) menyerahkan bantuan pencegahan Virus…

Jumat, 22 Mei 2020 08:22

Bupati Bagikan BLT DD Desa Sangatta Utara, Warga Diminta Tetap di Rumah

SANGATTA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan Mei…

Jumat, 22 Mei 2020 07:41

Bupati Ikuti Rakor Virtual Bersama Satgas Pencegahan-KPK Wilayah IV

SANGATTA– Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi…

Kamis, 21 Mei 2020 20:33

Pertamina Siap Penuhi Kebutuhan BBM dan LPG di Kalimantan Jelang Idulfitri

BALIKPAPAN – Menjelang Idul Fitri 1441 H, Pertamina Marketing Operation…

Kamis, 21 Mei 2020 20:33

Jelang Idulfitri, Pertamina Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat untuk BBM dan LPG di Kalimantan

BALIKPAPAN – Menjelang Idul Fitri 1441 H, Pertamina Marketing Operation…

Kamis, 21 Mei 2020 18:48

Lelang Amal All New N MAX 2020 Capai Rp 30 Juta

BALIKPAPAN- Selama satu bulan sejak April hingga Mei 2020, berbagai…

Kamis, 21 Mei 2020 13:58

Sambut Idulfitri, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Pupuk Kaltim Salurkan Donasi Rp 2,2 Miliar

BONTANG - Jelang Idulfitri 1441 H, Pupuk Kaltim menyiapkan ribuan…

Kamis, 21 Mei 2020 09:24

Gandeng ACT, Pertamina Peduli Penuhi Kebutuhan Pangan Pejuang Nafkah Balikpapan

Balikpapan -- Sejak penerapan lockdown lokal pasca pandemi covid-19 di…

Kamis, 21 Mei 2020 08:20

Masa Kepemimpinan akan Berakhir, Sekda Pastikan Anggaran Sudah Diplot Kerjakan Proyek Multiyears

Masa kepemimpinan pasangan Ismunandar-Kasmidi Bulang akan berakhir 2021 mendatang. Sehingga,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers